By Foundation of Prof. Dr. Andrik Purwasito, DEA

UNDANG-UNDANG RI NO 32 TAHUN 2002 Tentang PENYIARAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 32 TAHUN 2002

TENTANG PENYIARAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh

informasi melalui penyiaran sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dilaksanakan secara

bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan

kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas

dan merupakan kekayaan nasional yang harus dijaga dan dilindungi oleh

negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai

dengan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

c. bahwa untuk menjaga integrasi nasional, kemajemukan masyarakat Indonesia

dan terlaksananya otonomi daerah maka perlu dibentuk sistem penyiaran nasional

yang menjamin terciptanya tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan

seimbang guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;

d. bahwa lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang

mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan

ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan

fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan

perekat sosial;

e. bahwa siaran yang dipancarkan dan diterima secara bersamaan, serentak

dan bebas, memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan pendapat,

sikap, dan perilaku khalayak, maka penyelenggara penyiaran wajib

bertanggung jawab dalam menjaga nilai moral, tata susila, budaya, kepribadian

dan kesatuan bangsa yang berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa

dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e maka Undang-undang Nomor 24 Tahun

1997 tentang Penyiaran dipandang tidak sesuai lagi, sehingga perlu dicabut

dan membentuk Undang-undang tentang Penyiaran yang baru;

Mengingat : 1. Pasal 20 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 21 ayat (1), Pasal 28F,

Pasal 31 ayat (1), Pasal 32, Pasal 33 ayat (3), dan Pasal 36 Undang-

Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan

Keempat Undang-undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3473);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3817);

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);

7. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

8. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3887);

9. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4220);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENYIARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk

suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis,

karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat

diterima melalui perangkat penerima siaran.

2. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui

sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di

antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui

udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara

serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima

siaran.

3. Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar,

yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara

umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan

berkesinambungan.

4. Penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar

pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk

suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup,

berupa program yang teratur dan berkesinambungan.

5. Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial

dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan

gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa

imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.

6. Siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersial yang

disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan

memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan

barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi

konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.

7. Siaran iklan layanan masyarakat adalah siaran iklan

nonkomersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi

dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau

mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan

lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar

berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.

8. Spektrum frekuensi radio adalah gelombang elektromagnetik

yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta

ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan, merupakan ranah

publik dan sumber daya alam terbatas.

9. Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik

lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga

penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang

dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya

berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Sistem penyiaran nasional adalah tatanan penyelenggaraan

penyiaran nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan

yang berlaku menuju tercapainya asas, tujuan, fungsi, dan

arah penyiaran nasional sebagai upaya mewujudkan cita-cita nasional

sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

11. Tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang

adalah kondisi informasi yang tertib, teratur, dan harmonis terutama

mengenai arus informasi atau pesan dalam penyiaran antara pusat

dan daerah, antarwilayah di Indonesia, serta antara Indonesia dan

dunia internasional.

12. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk

oleh Presiden atau Gubernur.

13. Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga negara yang

bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan

wewenangnya diatur dalam Undang-undang ini sebagai wujud peran

serta masyarakat di bidang penyiaran.

14. Izin penyelenggaraan penyiaran adalah hak yang diberikan

oleh negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan

penyiaran.

BAB II

ASAS, TUJUAN, FUNGSI, DAN ARAH

Pasal 2

Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata,

kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian,

kebebasan, dan tanggung jawab.

Pasal 3

Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh integrasi

nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa,

mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam

rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera,

serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.

Pasal 4

(1) Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi

sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan

perekat sosial.

( 2 ) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

penyiaran juga mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan.

Pasal 5

Penyiaran diarahkan untuk :

a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri

bangsa;

c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia;

d. menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa;

e. meningkatkan kesadaran ketaatan hukum dan disiplin nasional;

f. menyalurkan pendapat umum serta mendorong peran aktif masyarakat

dalam pembangunan nasional dan daerah serta melestarikan

lingkungan hidup;

g. mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang

sehat di bidang penyiaran;

h. mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rakyat,

mewujudkan pemerataan, dan memperkuat daya saing bangsa dalam

era globalisasi;

i. memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab;

j. memajukan kebudayaan nasional.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENYIARAN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 6

(1) Penyiaran diselenggarakan dalam satu sistem penyiaran nasional.

(2) Dalam sistem penyiaran nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Negara

menguasai spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk penyelenggaraan

penyiaran guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

( 3) Dalam sistem penyiaran nasional terdapat lembaga penyiaran dan pola jaringan

yang adil dan terpadu yang dikembangkan dengan membentuk stasiun jaringan

dan stasiun lokal.

( 4 ) Untuk penyelenggaraan penyiaran, dibentuk sebuah komisi penyiaran.

Bagian Kedua

Komisi Penyiaran Indonesia

Pasal 7

(1) Komisi penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) disebut Komisi

Penyiaran Indonesia, disingkat KPI.

(2) KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal

mengenai penyiaran.

( 3) KPI terdiri atas KPI Pusat dibentuk di tingkat pusat dan KPI Daerah dibentuk di

tingkat provinsi.

(4) Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya, KPI Pusat

diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan KPI Daerah

diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

Pasal 8

(1) KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta

mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.

(2) Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), KPI

mempunyai wewenang:

a. menetapkan standar program siaran;

b. menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku

penyiaran;

c. mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku

penyiaran serta standar program siaran;

d. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan

pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;

e. melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Peme-rintah,

lembaga penyiaran, dan masyarakat.

(3) KPI mempunyai tugas dan kewajiban :

a. menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak

dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;

b. ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;

c. ikut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga

penyiaran dan industri terkait;

d. memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan

seimbang;

e. menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sang-gahan,

serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penye-lenggaraan

penyiaran; dan

f. menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia

yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Pasal 9

(1) Anggota KPI Pusat berjumlah 9 (sembilan) orang dan KPI Daerah berjumlah 7

(tujuh) orang.

( 2) Ketua dan wakil ketua KPI dipilih dari dan oleh anggota.

(3) Masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota KPI Pusat dan KPI Daerah 3 (tiga)

tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan

berikutnya.

(4) KPI dibantu oleh sebuah sekretariat yang dibiayai oleh negara.

( 5) Dalam melaksanakan tugasnya, KPI dapat dibantu oleh tenaga ahli sesuai

dengan kebutuhan.

( 6 ) Pendanaan KPI Pusat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

dan pendanaan KPI Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah.

Pasal 10

(1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota KPI harus dipenuhi syarat sebagai

berikut:

a. warga negara Republik Indonesia yang bertakwa kepada

Tuhan Yang Maha Esa;

b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

c. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual

yang setara;

d. sehat jasmani dan rohani;

e. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;

f. memiliki kepedulian, pengetahuan dan/atau pengalaman dalam

bidang penyiaran;

g. tidak terkait langsung atau tidak langsung dengan kepemilik-an

media massa;

h. bukan anggota legislatif dan yudikatif;

i. bukan pejabat pemerintah; dan

j. nonpartisan.

( 2) Anggota KPI Pusat dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

dan KPI Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atas

usul masyarakat melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka.

(3) Anggota KPI Pusat secara administratif ditetapkan oleh Presiden atas usul

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan anggota KPI Daerah secara

administratif ditetapkan oleh Gubernur atas usul Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi.

(4) Anggota KPI berhenti karena:

a. masa jabatan berakhir;

b. meninggal dunia;

c. mengundurkan diri;

d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh

kekuatan hukum tetap; atau

e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 11

(1) Apabila anggota KPI berhenti dalam masa jabatannya karena alasan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, dan

huruf e, yang bersangkutan digantikan oleh anggota pengganti sampai habis

masa jabatannya.

( 2 ) Penggantian anggota KPI Pusat secara administratif ditetapkan oleh Presiden

atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan anggota KPI

Daerah secara administratif ditetapkan oleh Gubernur atas usul Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

(3) Ketentuan mengenai tata cara penggantian anggota KPI sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh KPI.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian kewenangan dan tugas KPI

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pengaturan tata hubungan antara KPI

Pusat dan KPI Daerah, serta tata cara penggantian anggota KPI sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan dengan Keputusan KPI Pusat.

Bagian Ketiga

Jasa Penyiaran

Pasal 13

(1) Jasa penyiaran terdiri atas:

a. jasa penyiaran radio; dan

b. jasa penyiaran televisi.

(2) Jasa penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselengga-rakan

oleh:

a. Lembaga Penyiaran Publik;

b. Lembaga Penyiaran Swasta;

c. Lembaga Penyiaran Komunitas; dan

d. Lembaga Penyiaran Berlangganan.

Bagian Keempat

Lembaga Penyiaran Publik

Pasal 14

( 1) Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2)

huruf a adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan

oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi

memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

( 2) Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas

Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia yang stasiun pusat

penyiarannya berada di ibukota Negara Republik Indonesia.

( 3) Di daerah provinsi, kabupaten, atau kota dapat didirikan Lembaga Penyiaran

Publik lokal.

(4) Dewan pengawas dan dewan direksi Lembaga Penyiaran Publik dibentuk

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

( 5) Dewan pengawas ditetapkan oleh Presiden bagi Radio Republik Indonesia dan

Televisi Republik Indonesia atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia; atau oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota bagi Lembaga Penyiaran

Publik lokal atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, setelah melalui uji

kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari pemerintah

dan/atau masyarakat.

(6) Jumlah anggota dewan pengawas bagi Radio Republik Indonesia dan Televisi

Republik Indonesia sebanyak 5 (lima) orang dan dewan pengawas bagi

Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebanyak 3 (tiga) orang.

( 7) Dewan direksi diangkat dan ditetapkan oleh dewan pengawas.

( 8) Dewan pengawas dan dewan direksi Lembaga Penyiaran Publik mempunyai

masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali

masa kerja berikutnya.

( 9) Lembaga Penyiaran Publik di tingkat pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan

Rakyat Republik Indonesia dan Lembaga Penyiaran Publik di tingkat daerah

diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

( 10) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Penyiaran Publik disusun oleh KPI

bersama Pemerintah.

Pasal 15

(1) Sumber pembiayaan Lembaga Penyiaran Publik berasal dari :

a. iuran penyiaran;

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah;

c. sumbangan masyarakat;

d. siaran iklan; dan

e. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

( 2) Setiap akhir tahun anggaran, Lembaga Penyiaran Publik wajib membuat

laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan

melalui media massa.

Bagian Kelima

Lembaga Penyiaran Swasta

Pasal 16

(1) Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat

(2) huruf b adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan

hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa

penyiaran radio atau televisi.

(2) Warga negara asing dilarang menjadi pengurus Lembaga Penyiaran

Swasta, kecuali untuk bidang keuangan dan bidang teknik.

Pasal 17

(1) Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat

(1) didirikan dengan modal awal yang seluruhnya dimiliki oleh warga negara

Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

(2) Lembaga Penyiaran Swasta dapat melakukan penambahan dan

pengembangan dalam rangka pemenuhan modal yang berasal dari modal

asing, yang jumlahnya tidak lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari seluruh

modal dan minimum dimiliki oleh 2 (dua) pemegang saham.

(3) Lembaga Penyiaran Swasta wajib memberikan kesempatan kepada

karyawan untuk memiliki saham perusahaan dan memberikan bagian laba

perusahaan.

Pasal 18

(1) Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta

oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di

beberapa wilayah siaran, dibatasi.

(2) Kepemilikan silang antara Lembaga Penyiaran Swasta yang

menyelenggarakan jasa penyiaran radio dan Lembaga Penyiaran Swasta yang

menyelenggarakan jasa penyiaran televisi, antara Lembaga Penyiaran

Swasta dan perusahaan media cetak, serta antara Lembaga Penyiaran Swasta

dan lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran lainnya, baik langsung maupun

tidak langsung, dibatasi.

(3) Pengaturan jumlah dan cakupan wilayah siaran lokal, regional, dan

nasional, baik untuk jasa penyiaran radio maupun jasa penyiaran televisi,

disusun oleh KPI bersama Pemerintah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan kepemilikan dan

penguasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan pembatasan

kepemilikan silang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disusun oleh KPI

bersama Pemerintah.

Pasal 19

Sumber pembiayaan Lembaga Penyiaran Swasta diperoleh dari:

a. siaran iklan; dan/atau

b. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

Pasal 20

Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi

masing-masing hanya dapat menyelenggarakan 1 (satu) siaran dengan 1 (satu)

saluran siaran pada 1 (satu) cakupan wilayah siaran.

Bagian Keenam

Lembaga Penyiaran Komunitas

Pasal 21

(1) Lembaga Penyiaran Komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2)

huruf c merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum

Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak

komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta

untuk melayani kepentingan komunitasnya.

(2) Lembaga Penyiaran Komunitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

diselenggarakan :

a. tidak untuk mencari laba atau keuntungan atau tidak merupakan

bagian perusahaan yang mencari keuntungan semata; dan

b. untuk mendidik dan memajukan masyarakat dalam mencapai

kesejahteraan, dengan melaksanakan program acara yang meliputi

budaya, pendidikan, dan informasi yang menggam-barkan identitas

bangsa.

(3) Lembaga Penyiaran Komunitas merupakan komunitas nonpartisan yang

keberadaan organisasinya:

a. tidak mewakili organisasi atau lembaga asing serta bukan

komunitas internasional;

b. tidak terkait dengan organisasi terlarang; dan

c. tidak untuk kepentingan propaganda bagi kelompok atau

golongan tertentu.

Pasal 22

( 1) Lembaga Penyiaran Komunitas didirikan atas biaya yang diperoleh dari

kontribusi komunitas tertentu dan menjadi milik komunitas tersebut.

( 2) Lembaga Penyiaran Komunitas dapat memperoleh sumber pembiayaan dari

sumbangan, hibah, sponsor, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 23

(1) Lembaga Penyiaran Komunitas dilarang menerima bantuan dana awal

mendirikan dan dana operasional dari pihak asing.

(2) Lembaga Penyiaran Komunitas dilarang melakukan siaran iklan dan/atau

siaran komersial lainnya, kecuali iklan layanan masyarakat.

Pasal 24

( 1) Lembaga Penyiaran Komunitas wajib membuat kode etik dan tata tertib untuk

diketahui oleh komunitas dan masyarakat lainnya.

( 2 ) Dalam hal terjadi pengaduan dari komunitas atau masyarakat lain terhadap

pelanggaran kode etik dan/atau tata tertib, Lembaga Penyiaran Komunitas

wajib melakukan tindakan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang

berlaku.

Bagian Ketujuh

Lembaga Penyiaran Berlangganan

Pasal 25

(1) Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat

(2) huruf d merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia,

yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan

dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran

berlangganan.

(2) Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

memancarluaskan atau menyalurkan materi siarannya secara khusus kepada

pelanggan melalui radio, televisi, multi-media, atau media informasi lainnya.

Pasal 26

(1) Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25

terdiri atas:

a. Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui satelit;

b. Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui kabel; dan

c. Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui terestrial.

(2) Dalam menyelenggarakan siarannya, Lembaga Penyiaran Ber-langganan

harus:

a. melakukan sensor internal terhadap semua isi siaran yang akan

disiarkan dan/atau disalurkan;

b. menyediakan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari

kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program dari Lembaga

Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta; dan

c. menyediakan 1 (satu) kanal saluran siaran produksi dalam negeri

berbanding 10 (sepuluh) siaran produksi luar negeri paling sedikit 1

(satu) kanal saluran siaran produksi dalam negeri.

(3) Pembiayaan Lembaga Penyiaran Berlangganan berasal dari :

a. iuran berlangganan; dan

b. usaha lain yang sah dan terkait dengan penyelenggaraan

penyiaran.

Pasal 27

Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui satelit, sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. memiliki jangkauan siaran yang dapat diterima di wilayah

Negara Republik Indonesia;

b. memiliki stasiun pengendali siaran yang berlokasi di

Indonesia;

c. memiliki stasiun pemancar ke satelit yang berlokasi di

Indonesia;

d. menggunakan satelit yang mempunyai landing right di

Indonesia; dan

e. menjamin agar siarannya hanya diterima oleh pelanggan.

Pasal 28

Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui kabel dan melalui terestrial,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b dan huruf c, harus

memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. memiliki jangkauan siaran yang meliputi satu daerah layanan sesuai

dengan izin yang diberikan; dan

b. menjamin agar siarannya hanya diterima oleh pelanggan.

Pasal 29

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Pasal 17,

Pasal 18, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (7), Pasal 34 ayat (4) dan ayat (5) berlaku

pula bagi Lembaga Penyiaran Berlangganan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan izin

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) disusun oleh KPI bersama

Pemerintah.

Bagian Kedelapan

Lembaga Penyiaran Asing

Pasal 30

(1) Lembaga penyiaran asing dilarang didirikan di Indonesia.

(2) Lembaga penyiaran asing dan kantor penyiaran asing yang akan

melakukan kegiatan jurnalistik di Indonesia, baik yang disiarkan secara

langsung maupun dalam rekaman, harus memenuhi ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman kegiatan peliputan lembaga

penyiaran asing disusun oleh KPI bersama Pemerintah.

Bagian Kesembilan

Stasiun Penyiaran dan Wilayah Jangkauan Siaran

Pasal 31

(1) Lembaga penyiaran yang menyelenggarakan jasa penyiaran radio

atau jasa penyiaran televisi terdiri atas stasiun penyiaran jaringan dan/atau

stasiun penyiaran lokal.

(2) Lembaga Penyiaran Publik dapat menyelenggarakan siaran dengan sistem

stasiun jaringan yang menjangkau seluruh wilayah negara Republik

Indonesia.

(3) Lembaga Penyiaran Swasta dapat menyelenggarakan siaran melalui sistem

stasiun jaringan dengan jangkauan wilayah terbatas.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sistem stasiun jaringan

disusun oleh KPI bersama Pemerintah.

(5) Stasiun penyiaran lokal dapat didirikan di lokasi tertentu dalam wilayah

negara Republik Indonesia dengan wilayah jangkauan siaran terbatas pada

lokasi tersebut.

(6) Mayoritas pemilikan modal awal dan pengelolaan stasiun penyiaran lokal

diutamakan kepada masyarakat di daerah tempat stasiun lokal itu berada.

Bagian Kesepuluh

Rencana Dasar Teknik Penyiaran dan

Persyaratan Teknis Perangkat Penyiaran

Pasal 32

(1) Setiap pendirian dan penyelenggaraan penyiaran wajib memenuhi

ketentuan rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat

penyiaran.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana dasar teknik penyiaran dan

persyaratan teknis perangkat penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

disusun lebih lanjut oleh KPI bersama Pemerintah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesebelas

Perizinan

Pasal 33

( 1 ) Sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib

memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran.

( 2) Pemohon izin wajib mencantumkan nama, visi, misi, dan format siaran yang

akan diselenggarakan serta memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan

undang-undang ini.

( 3) Pemberian izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) berdasarkan minat, kepentingan dan kenyamanan publik.

( 4) Izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara

setelah memperoleh:

a. masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat antara pemohon dan

KPI;

b. rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI;

c. hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus

untuk perizinan antara KPI dan Pemerintah; dan

d. izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh

Pemerintah atas usul KPI.

(5) Atas dasar hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c,

secara administratif izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh Negara

melalui KPI.

( 6 ) Izin penyelenggaraan dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran wajib

diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ada kesepakatan dari

forum rapat bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c.

( 7 ) Lembaga penyiaran wajib membayar izin penyelenggaraan penyiaran melalui

kas negara.

( 8 ) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perizinan

penyelenggaraan penyiaran disusun oleh KPI bersama Pemerintah.

Pasal 34

(1) Izin penyelenggaraan penyiaran diberikan sebagai berikut:

a. izin penyelenggaraan penyiaran radio diberikan untuk jangka waktu 5

(lima) tahun;

b. izin penyelenggaraan penyiaran televisi diberikan untuk jangka waktu

10 (sepuluh) tahun.

(2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b masingmasing

dapat diperpanjang.

( 3 ) Sebelum memperoleh izin tetap penyelenggaraan penyiaran, lembaga

penyiaran radio wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 6 (enam) bulan

dan untuk lembaga penyiaran televisi wajib melalui masa uji coba siaran paling

lama 1 (satu) tahun.

(4) Izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak

lain.

(5) Izin penyelenggaraan penyiaran dicabut karena :

a. tidak lulus masa uji coba siaran yang telah ditetapkan;

b. melanggar penggunaan spektrum frekuensi radio dan/atau

wilayah jangkauan siaran yang ditetapkan;

c. tidak melakukan kegiatan siaran lebih dari 3 (tiga) bulan tanpa

pemberitahuan kepada KPI;

d. dipindahtangankan kepada pihak lain;

e. melanggar ketentuan rencana dasar teknik penyiaran dan

persyaratan teknis perangkat penyiaran; atau

f. melanggar ketentuan mengenai standar program siaran setelah

adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

(6) Izin penyelenggaraan penyiaran dinyatakan berakhir karena habis masa izin

dan tidak diperpanjang kembali.

BAB IV

PELAKSANAAN SIARAN

Bagian Pertama

Isi Siaran

Pasal 35

Isi siaran harus sesuai dengan asas, tujuan, fungsi, dan arah siaran

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

Pasal 36

( 1) Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk

pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa,

menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan

budaya Indonesia.

( 2) Isi siaran dari jasa penyiaran televisi, yang diselenggarakan oleh Lembaga

Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Publik, wajib memuat sekurangkurangnya

60% (enam puluh per seratus) mata acara yang berasal dari dalam

negeri.

( 3) Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak

khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada

waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau

menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran.

( 4) Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan

kepentingan golongan tertentu.

( 5) Isi siaran dilarang :

a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;

b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalah-gunaan narkotika

dan obat terlarang; atau

c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.

( 6) Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau

mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak

hubungan internasional.

Bagian Kedua

Bahasa Siaran

Pasal 37

Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran harus

Bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Pasal 38

(1) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam

penyelenggaraan program siaran muatan lokal dan, apabila diperlukan, untuk

mendukung mata acara tertentu.

(2) Bahasa asing hanya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sesuai

dengan keperluan suatu mata acara siaran.

Pasal 39

(1)Mata acara siaran berbahasa asing dapat disiarkan dalam bahasa aslinya dan

khusus untuk jasa penyiaran televisi harus diberi teks Bahasa Indonesia atau

secara selektif disulihsuarakan ke dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan

keperluan mata acara tertentu.

( 2) Sulih suara bahasa asing ke dalam Bahasa Indonesia dibatasi paling banyak

30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah mata acara berbahasa asing yang

disiarkan.

( 3 ) Bahasa isyarat dapat digunakan dalam mata acara tertentu untuk khalayak

tunarungu.

Bagian Ketiga

Relai dan Siaran Bersama

Pasal 40

(1) Lembaga penyiaran dapat melakukan relai siaran lembaga penyiaran lain, baik

lembaga penyiaran dalam negeri maupun dari lembaga penyiaran luar negeri.

(2) Relai siaran yang digunakan sebagai acara tetap, baik yang berasal dari dalam

negeri maupun dari luar negeri, dibatasi.

(3) Khusus untuk relai siaran acara tetap yang berasal dari lembaga penyiaran luar

negeri, durasi, jenis dan jumlah mata acaranya dibatasi.

(4) Lembaga penyiaran dapat melakukan relai siaran lembaga penyiaran lain

secara tidak tetap atas mata acara tertentu yang bersifat nasional,

internasional, dan/atau mata acara pilihan.

Pasal 41

Antar lembaga penyiaran dapat bekerja sama melakukan siaran bersama

sepanjang siaran dimaksud tidak mengarah pada monopoli informasi dan

monopoli pembentukan opini.

Bagian Keempat

Kegiatan Jurnalistik

Pasal 42

Wartawan penyiaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik media elektronik

tunduk kepada Kode Etik Jurnalistik dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Bagian Kelima

Hak Siar

Pasal 43

(1) Setiap mata acara yang disiarkan wajib memiliki hak siar.

(2) Dalam menayangkan acara siaran, lembaga penyiaran wajib mencantumkan

hak siar.

(3) Kepemilikan hak siar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus disebutkan

secara jelas dalam mata acara.

(4) Hak siar dari setiap mata acara siaran dilindungi berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam

Ralat Siaran

Pasal 44

(1) Lembaga penyiaran wajib melakukan ralat apabila isi siaran dan/atau berita

diketahui terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan, atau terjadi sanggahan atas

isi siaran dan/atau berita.

(2) Ralat atau pembetulan dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 24 (dua

puluh empat) jam berikutnya, dan apabila tidak memungkinkan untuk

dilakukan, ralat dapat dilakukan pada kesempatan pertama serta mendapat

perlakuan utama.

(3) Ralat atau pembetulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak

membebaskan tanggung jawab atau tuntutan hukum yang diajukan oleh pihak

yang merasa dirugikan.

Bagian Ketujuh

Arsip Siaran

Pasal 45

(1) Lembaga Penyiaran wajib menyimpan bahan siaran, termasuk rekaman

audio, rekaman video, foto, dan dokumen, sekurang-kurangnya untuk jangka

waktu 1 (satu) tahun setelah disiarkan.

(2) Bahan siaran yang memiliki nilai sejarah, nilai informasi, atau nilai

penyiaran yang tinggi, wajib diserahkan kepada lembaga yang ditunjuk untuk

menjaga kelestariannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Bagian Kedelapan

Siaran Iklan

Pasal 46

(1) Siaran iklan terdiri atas siaran iklan niaga dan siaran iklan layanan

masyarakat.

(2) Siaran iklan wajib menaati asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

(3) Siaran iklan niaga dilarang melakukan:

a. promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama,

ideologi, pribadi dan/atau kelompok, yang menyinggung perasaan

dan/atau merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain,

atau kelompok lain;

b. promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat

adiktif;

c. promosi rokok yang memperagakan wujud rokok;

d. hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan

nilai-nilai agama; dan/atau

e. eksploitasi anak di bawah umur 18 (delapan belas)

tahun.

(4) Materi siaran iklan yang disiarkan melalui lembaga penyiaran wajib

memenuhi persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI.

(5) Siaran iklan niaga yang disiarkan menjadi tanggung jawab lembaga

penyiaran.

(6) Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak-anak

wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak.

(7) Lembaga Penyiaran wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan

masyarakat.

(8) Waktu siaran iklan niaga untuk Lembaga Penyiaran Swasta paling banyak

20% (dua puluh per seratus), sedangkan untuk Lembaga Penyiaran Publik

paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari seluruh waktu siaran.

(9) Waktu siaran iklan layanan masyarakat untuk Lembaga Penyiaran Swasta

paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari siaran iklan niaga, sedangkan

untuk Lembaga Penyiaran Publik paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus)

dari siaran iklannya.

(10) Waktu siaran lembaga penyiaran dilarang dibeli oleh siapa pun untuk

kepentingan apa pun, kecuali untuk siaran iklan.

(11) Materi siaran iklan wajib menggunakan sumber daya dalam negeri.

Bagian Kesembilan

Sensor Isi Siaran

Pasal 47

Isi siaran dalam bentuk film dan/atau iklan wajib memperoleh tanda lulus sensor

dari lembaga yang berwenang.

BAB V

PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN

Pasal 48

(1) Pedoman perilaku penyiaran bagi penyelenggaraan siaran ditetapkan oleh

KPI.

(2) Pedoman perilaku penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun

dan bersumber pada :

a. nilai-nilai agama, moral dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku; dan

b. norma-norma lain yang berlaku dan diterima oleh masyarakat

umum dan lembaga penyiaran.

(3) KPI wajib menerbitkan dan mensosialisasikan pedoman perilaku penyiaran

kepada Lembaga Penyiaran dan masyarakat umum.

(4) Pedoman perilaku penyiaran menentukan standar isi siaran yang

sekurang-kurangnya berkaitan dengan:

a. rasa hormat terhadap pandangan keagamaan;

b. rasa hormat terhadap hal pribadi;

c. kesopanan dan kesusilaan;

d. pembatasan adegan seks, kekerasan, dan sadisme;

e. perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan;

f. penggolongan program dilakukan menurut usia khalayak;

g. penyiaran program dalam bahasa asing;

h. ketepatan dan kenetralan program berita;

i. siaran langsung; dan

j. siaran iklan.

(5) KPI memfasilitasi pembentukan kode etik penyiaran.

Pasal 49

KPI secara berkala menilai pedoman perilaku penyiaran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 48 ayat (3) sesuai dengan perubahan peraturan perundangundangan

dan perkembangan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Pasal 50

(1) KPI wajib mengawasi pelaksanaan pedoman perilaku penyiaran.

(2) KPI wajib menerima aduan dari setiap orang atau kelompok yang mengetahui

adanya pelanggaran terhadap pedoman perilaku penyiaran.

(3) KPI wajib menindaklanjuti aduan resmi mengenai hal-hal yang bersifat

mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e.

(4) KPI wajib meneruskan aduan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan

dan memberikan kesempatan hak jawab.

(5) KPI wajib menyampaikan secara tertulis hasil evaluasi dan penilaian kepada

pihak yang mengajukan aduan dan Lembaga Penyiaran yang terkait.

Pasal 51

(1) KPI dapat mewajibkan Lembaga Penyiaran untuk menyiarkan dan/atau

menerbitkan pernyataan yang berkaitan dengan aduan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 50 ayat (2) apabila terbukti benar.

( 2 ) Semua Lembaga Penyiaran wajib menaati keputusan yang dikeluarkan oleh

KPI yang berdasarkan pedoman perilaku penyiaran.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 52

(1) Setiap warga negara Indonesia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab

dalam berperan serta mengembangkan penyelenggaraan penyiaran nasional.

(2) Organisasi nirlaba, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan

kalangan pendidikan, dapat mengembangkan kegiatan literasi dan/atau

pemantauan Lembaga Penyiaran.

( 3 ) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengajukan

keberatan terhadap program dan/atau isi siaran yang merugikan.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 53

( 1 ) KPI Pusat dalam menjalankan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajibannya

bertanggung jawab kepada Presiden dan menyampaikan laporan kepada

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

( 2 ) KPI Daerah dalam menjalankan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajibannya

bertanggung jawab kepada Gubernur dan menyampaikan laporan kepada

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

Pasal 54

Pimpinan badan hukum lembaga penyiaran bertanggung jawab secara umum atas

penyelenggaraan penyiaran dan wajib menunjuk penanggung jawab atas tiap-tiap

program yang dilaksanakan.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 55

( 1 ) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

15 ayat (2), Pasal 20, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26 ayat (2), Pasal 27, Pasal

28, Pasal 33 ayat (7), Pasal 34 ayat (5) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf f,

Pasal 36 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 39 ayat (1), Pasal 43 ayat (2),

Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 46 ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat

(9), dan ayat (11), dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :

a. teguran tertulis;

b. penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah

melalui tahap tertentu;

c. pembatasan durasi dan waktu siaran;

d. denda administratif;

e. pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;

f. tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran;

g. pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

( 3 ) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pemberian sanksi administratif

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh KPI bersama

Pemerintah.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 56

( 1 ) Penyidikan terhadap tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang ini

dilakukan sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

( 2 ) Khusus bagi tindak pidana yang terkait dengan pelanggaran ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) huruf b dan huruf e,

penyidikan dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan

ketentuan Undang-undang yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 57

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda

paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk penyiaran radio dan

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda

paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk penyiaran

televisi, setiap orang yang:

a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3);

b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2);

c. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);

d. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5);

e. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6).

Pasal 58

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda

paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk penyiaran radio

dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda

paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk penyiaran televisi,

setiap orang yang:

a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 a yat (1);

b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 a yat (1);

c. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4);

d. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 a yat (3).

Pasal 59

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46

ayat (10) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua

ratus juta rupiah) untuk penyiaran radio dan paling banyak Rp2.000.000.000,00

(dua miliar rupiah) untuk penyiaran televisi.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

( 1 ) Dengan berlakunya Undang-undang ini, segala peraturan pelaksanaan di

bidang penyiaran yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau

belum diganti dengan yang baru.

( 2 ) Lembaga Penyiaran yang sudah ada sebelum diundangkannya Undangundang

ini tetap dapat menjalankan fungsinya dan wajib menyesuaikan

dengan ketentuan Undang-undang ini paling lama 2 (dua) tahun untuk jasa

penyiaran radio dan paling lama 3 (tiga) tahun untuk jasa penyiaran televisi

sejak diundangkannya Undang-undang ini.

( 3 ) Lembaga Penyiaran yang sudah mempunyai stasiun relai, sebelum

diundangkannya Undang-undang ini dan setelah berakhirnya masa

penyesuaian, masih dapat menyelenggarakan penyiaran melalui stasiun

relainya, sampai dengan berdirinya stasiun lokal yang berjaringan dengan

Lembaga Penyiaran tersebut dalam batas waktu paling lama 2 (dua) tahun,

kecuali ada alasan khusus yang ditetapkan oleh KPI bersama Pemerintah.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

(1) KPI harus sudah dibentuk selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah

diundangkannya Undang-undang ini.

( 2 ) Untuk pertama kalinya pengusulan anggota KPI diajukan oleh Pemerintah atas

usulan masyarakat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 62

( 1 ) Ketentuan-ketentuan yang disusun oleh KPI bersama Pemerintah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (10), Pasal 18 ayat (3) dan ayat

(4), Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (3), Pasal 31 ayat (4), Pasal 32 ayat (2),

Pasal 33 ayat (8), Pasal 55 ayat (3), dan Pasal 60 ayat (3) ditetapkan dengan

Peraturan Pemerintah.

( 2 ) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus ditetapkan

paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah selesai disusun oleh KPI bersama

Pemerintah.

Pasal 63

Dengan berlakunya undang-undang ini, maka Undang-Undang Nomor 24 Tahun

1997 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3701) dinyatakan tidak berlaku

lagi.

Pasal 64

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undangundang

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 28 Desember 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 28 Desember 2002

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 139

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet

Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s