By Foundation of Prof. Dr. Andrik Purwasito, DEA

Daerah Istimewa Yogyakarta dan Daerah Istimewa Surakarta

DIY dan  DIS :  Sistem Ketatanegaraan Karakter Khas Indonesia

Andrik Purwasito (Guru Besar Manajemen Komunikasi Lintas-Budaya, UNS Surakarta)

Pendahuluan

Daerah Istimewa Surakarta itu merupakan janji Pemerintah Pusat agar Surakarta menjadi Daerah Istimewa Surakarta sebagaimana Daerah Istimewa Yogyakarta. Berarti ex Karesidenan Surakarta menjadi Provinsi. Dengan Gubernurnya adalah Raja Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan wakil Gubernurnya adalah Pemangku Pura Mangkunegaran.

Sejak awal kemerdekaan persoalan Daerah Istimewa dan Daerah Khusus menjadi persoalan pelik. Hal ini tercermin dari “politik ambiguitas” yang diterapkan Pemerintah Pusat dari jaman perjuangan sampai sekarang ini. Politik ambiguitas terjadi karena adanya tarik menarik antara idealisme  Pemerintahan Kerajaan seperti Inggris dan Belanda, Pemerintahan Republik Persatuan seperti di Perancis, atau Pemerintahan RIS seperti Amerika Serikat, sempat muncul juga ide tentang Pemerintahan Federasi seperti di Malaysia.

 

Negara Kesatuan Republik Indonesia sekarang dipatok sebagai harga mati. Hal ini merupakan spirit dan manifestasi Sumpah Pemuda 1928, Pancasila dan UUD 1945. Meskipun sekarang NKRI bukan diolah sebagai kekuatan bangsa, malah sebagai orang menjadikannya slogan (hampir setiap pemimpin bangsa) untuk mendapatkan legitimasi rakyat akan kekuasaannya. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sekarang kita terapkan adalah bersistem presidensial dan daerah terbagi kedalam kekuasaan provinsial (tingkat I) dan ditiap kekuasaan provinsial terdiri atas daerah otonom yaitu kabupaten dan kota (otonomi daerah).

DIY Karakter Sistem Ketatanegaraan Kita

Tipologi sistem pemerintahan di Indonesia dalam sistem ketatanegaraan modern seharusnya mempunyai ciri-khas sendiri. DIY dan DIS, DKI, DK NAD, DK Papua adalah model yang menjadi karakter sistem ketatanegaraan kita. Ketika DIY minta pengakuan, Pemerintah Pusat membuat sebuah aksi “memba-memba” sistem Inggris, dimana Raja hanya bersifat simbolik, tetapi yang memegang tampuk pemerintahan adalah Gubernur yang dipilih dalam pemilihan secara demokratis.

Ini menurut saya kurang adil dan kurang mendidik serta membuat rakyat Yogyakarta membangun resistensi kultural dan politik yang hebat dimasa mendatang. Pemerintah Pusat jangan terlalu egois dengan konsep monarchi, yang kurang pas untuk menilai Yogyakarta. Tanpa membela Yogyakarta, sikap Sultan dan Rakyatnya perlu diperhitungkan untuk kondusifitas Negara. Yogyakarta punya pengalaman bernegara puluhan tahun. Punya kekuasaan yang besar dengan legitimasi kultural yang luar biasa. Apakah ini akan dikebiri atau di bonsai?

Ini tidak adil, karena memang karakter ke-Istimewaan Yogya, bukan saja sekedar sistem pemerintahan tetapi juga sistem budaya Jawa, yang telah lama berurat akar dan perlu dipelihara, yang merupakan potensi Istimewa baik dilihat dari sudut historis dan sosiologis. Jawa adalah jagad besar yang mempunyai dukungan moral, material dan sekaligus spiritual. Maka tolonglah hal ini dipikirkan baik-baik, karena toh selama ini Pemerintahan di Yogyakarta Hadiningrat baik-baik saja.

Untuk itulah, menurut hemat saya sebaiknya Raja Yogyakarta dapat diberi kepercayaan untuk memimpin keIstimewaan ini supaya tetap menjadi ISTIMEWA Di mata orang Indonesia tetapi juga Istimewa dimata dunia. Semoga Pemerintah Pusat menyadari pentingnya, ke Istimewaan Yogyakarta sebagai the Center of Nusantara Civilisation.

Mengapa DIS perlu ditegakkan?

Secara historis DIS memang menjadi persoalan politik cukup rumit, karena kehadiran DIS mendapatkan resistensi politik yang sangat kuat, sementara Keraton Surakarta tidak mempunyai kekuatan politis yang memadai pada saat itu, terutama dalam lobby dengan Pemerintah Pusat. Saya kira Presiden Soekarno, andaikata masih hidup, akan memberikan janji Ke Istimewaan tersebut, tetapi keburu beliau pulang ke rakhmattulah, dan beliau menunda sampai diselesaikannya resistensi yang terjadi.

Sekarang (2010) DIS tetap terbengkalai. Gagasan DIS saya wacanakan kembali di tahun 2000an, ketika Reformasi Indonesia berlangsung. Waktu itu Raja sangat khawatir tentang situasi kritis Dalam Negeri. Beliau mengatakan kepada saya (waktu itu penulis sebagai penasehat politik beliau) bahwa apabila Republik Indonesia jatuh, “Dukungan Karaton Surakarta untuk Republik dengan sendirinya gugur. Karaton harus tetap berdiri dan tidak boleh ikut-ikutan runtuh. Karaton harus tetap sebagai Kekuatan Independen.”

Dari dua aspek historis tersebut (kesetiaan kepada RI dan kesabaran menunggu janji) dapat dipetik pelajaran, bahwasanya Karaton Surakarta Hadiningrat sangat setia tuhu kepada Republik Indonesia. Memberikan apa yang dipunyainya demi berdirinya NKRI. Persoalannya, mengapa pemberian Status Ke Istimewaan tersebut tak kunjung tiba?

 

Persoalannya saya kira terletak dari good will Pemerintah Pusat saja. Apabila ada niat baik untuk membangun Karakter Indonesia yang multikultural, berarti DIS itu perlu juga dibangun sesuai dengan situasi dan kondisi kekinian. Artinya, DIS mungkin saja tidak seperti DIY karena berbagai pertimbangan. Antara lain, pertimbangan menyangkut soliditas keluarga Kerajaan Kasunanan Hadiningrat sendiri, serta pertimbangan kekuatan kharismatik yang hadir di tengah masyarakatnya.  Pertimbangan ini agak rumit, tetapi dinamika sosial-politik yang berkembang, agaknya Keluarga Kerajaan Kasunanan perlu melakukan negosiasi dan bargaining dengan Pemerintah Pusat. Perundingan tersebut haruslah Keluarga Kerajaan Surakarta menyesuaikan diri dengan situasi yang ada, sehingga bisa saja tidak menuntut seperti status DIY.

Dari uraian tersebut, nantinya akan muncul dua versi yaitu Derah Istimewa I (Yogyakarta), dan Daerah Istimewa II (Surakarta).  Saya kira hal ini juga tidak masalah, seperti perbedaan dalam hal Daerah Khusus yang telah ada seperti terjadi di DKI, DK NAD dan DK Papua. Kenapa DIS dan DIY tidak disetujui?

Model kekuasaan DIS?

Atas pertimbangan dinamika sosial politik dewasa ini, Karaton dan Pemerintah Pusat perlu mempertimbangkan kemungkinan yang saling menguntungkan (win-win solution).  Misalnya, saya membuat satu alternatif. Bagaimana bentuk pemerintahan DIS? Kalau kedua pihak (Karaton dan Pemerintah Pusat) setuju, Pemerintahan Demokratis harus tetap dapat berlangsung sebagaimana adanya,  yakni pemilihan langsung yang melibatkan seluruh komponen masyarakat seperti yang terjadi sekarang ini. Dalam hal ini Keluarga Karaton tidak mempunyai keIstimewaan  dalam bidang politik, tetapi mempunyai ke Istimewaan penuh dalam bidang pengeloaan budaya, sebagai Pemangku Adat.

Ini berbeda dengan konsep Yogyakarta yang sekarang, karena Raja berada di atas Gubernur. Di sini DIS menerapkan sistem demokratis, kalau toh Keluarga Kerajaan dipilih oleh Rakyat maka ia mempunyai hak yang sama dalam mengatur Pemerintahan Daerah. Tetapi dalam waktu yang sama, Kerajaan mempunyai hak ulayat sebagai Pemangku Adat dan Budaya. Mungkin anda punya Model yang lain?

Masa Depan

Kerajaan-kerajaan di Indonesia yang sekarang sulit dilacak keberadaan fisik, keluarga dan wilayah kebudayaannya. Tetapi ini seharusnya menjadi tugas kenegaraan untuk membuat pemetaan Kerajaan-kerajaan yang Hilang tersebut. Saya pernah mengajukan konsep  Reconstruction of The Lost Kingdom tahun 1998 untuk membuat peta Karaton-Karaton Nusantara beserta seluk beluknya. Pemikiran ini agaknya diadopsi oleh beberapa pihak (terutama oleh Departemen dan dinas Pariwisata dan Budaya) untuk meningkatkan wisatawan dengan menyelenggarakan Festival Karaton Nusantara. Peristiwa Festival bagi saya hanyalah multiflier effect saja dari pembangunan kembali kerajaan-kerajaan yang hilang.

Saya terobsesi untuk membangkitkan  potensi tersebut, yang mungkin banyak dicurigai sebagai kebangkitan feodalisme dan mornarchi, yang saya anggap kecurigaan itu sebagai suatu sikap yang jauh dari kecintaan terhadap potensi negeri yang kaya raya ini, dengan harapan dapat memberikan fondasi dan sekaligus pilar Kekuatan Indonesia sebagai NKRI. Idea ini tidak dapat saya wujdukan dan implementasikan, mungkin anda bersedia?

Namun terus saja saya suarakan bahwa nilai-nilai luhur budaya bangsa sesungguhnya melekat dalam kehidupan kerajaan-kerajaan Nusantara.

 

Kesimpulan

Republik Indonesia sekarang ini membutuhkan ketatanegaraan yang khas. Banyak konsep kenegaraan diambil dari luar negeri tetapi dalam prakteknya hanyalah dalam bentuknya saja (Neologisme). Akan tetapi bila kita mempunyai fondasi ketatanegaraan, seperti yang pernah digali oleh Muhammad Yamin pada sistem pemerintahan Emperium Majapahit, pada zamannya ditertawakan banyak orang dan menjadikannya ia putus asa dan bahkan gagal menjadi doktor, tidak saja karena keburu beliau wafat tetapi juga karena argumentasi belum memenuhi harapan standar keilmuan.

Sekarang saatnya kita membumi, menggali semua  potensi yang khas, karakter kita sendiri,  karena itu sesungguhnya yang membuat kita tangguh dan perkasa. Tetapi bagaimana hal ini dapat diwujudkan kalau Pemerintah Pusat sendiri kurang apresiatif terhadap pemikiran yang genius lokal semacam ini?

Surakarta 7 Desember 2010

Tulisan ini dalam rangka peringatan 1 Syuro (bulan suci orang Jawa) dan saya persembahkan kepada mereka yang mencintai Indonesia.

 

One response

  1. george wagimin

    Saya warga Solo Raya mendukung penuh kembalinya Provinsi Daerah Istimewa Surakarta.

    09/09/2013 at 01:42

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s