By Foundation of Prof. Dr. Andrik Purwasito, DEA

Conflict Resolution in Mindanao : Project Proposal

Paper presented in Seminar on The Indonesian Role in Conflict Resolution Mindanao, Filipina. Using approach : Management in Cross-Cultural Communication

By :  Andrik Purwasito[1]

Mindanao adalah pulau paling berbahaya di Filipina. Banyak senjata berkeliaran dan kelompok orang yang selalu siap menggunakannya. (sumber: http://www.rnw.nl/bahasa-indonesia)

  1. Pendahuluan

Paper ini akan membahas tentang penyelesaian konflik Mindanao[2] di Filipina dalam perspektif (melalui) manajemen komunikasi lintas budaya. Sumber naskah permalasahan Mindanao, yang saya gunakan sebagai bahan pembahasan adalah karya Rebecca Henschke, berjudul Sejarah Dan Akar Permasalahan Konflik Di Mindanao Filipina, yang ditulis pada Sabtu 10 Nopember 2007 dan dilaporkan kembali oleh Vitri Angraeni, merupakan seri pertama dari empat seri yang dijanjinkan (naskah terlampir).

Bahan kedua adalah karya Surwandono, Direktur Eksekutif IICR (Institute for Islamic Conflict Resolution), yang menulis dalam bentuk presentasi dengan format power point dengan judul “Dinamika Konflik, Perjanjian Damai, dan Kesejahteraan.” (naskah terlampir).  Ketiga adalah penulisan tim Al Kisah, [3] berjudul “Islam di Mindanao, Minoritas di Negeri Sendiri.”

Hasil yang diharapkan dari tulisan ini adalah masukan secara teoritis dan juga praktif,  yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa yang sudah berjalan puluhan tahun.  Kajian teoritis ini memberikan satu resep penyelesaian konflik (conflict resolution) dalam perspektif komunikasi dan kebudayaan. Sebagai alternatif pemecahan masalah yang selama ini didominasi oleh penyelesaian dengan kekerasan, militer dan sedikit perundingan damai yang dilakukan. Pada hal, penyelesaian yang terakhir itulah yang dapat menjamin tercapainya perdamaian dan meminimalisir konflik selama ini.

2. Pemetaan Masalah

Konflik selalu diawali oleh perbedaan kepentingan. Oleh sebab itu, kepentingan sebagai salah satu cara melihat konflik mendapatkan posisi yang vital. Kepentingan (ekonomi, politik, sosial-budaya, prestise) merupakan tempat berumuaranya konflik dalam kehidupan. Bagaimana peta konflik di Mindanao, tidak saja memusingkan Presiden Filipina[4], tetapi juga keprihatinan dunia, berdasarkan sudut pandang manajemen komunikasi, akan saya paparkan sebagai berikut:

ža.  Konflik Mindanao sebagai perebutan kepentingan politik demi Kekuasaan.

Dalam tulisannya, Surwandono menyatakan bahwa masalah Mindanao bersifat instrumentalis, artinya konflik tersebut terjadi karena danya pertarungan elit politik untuk mendapatkan kekuasaan. Kekerasan diciptakan untuk mencapai efek politik tertentu, sehingga lahir istilah yang mentradisi yakni lahirnya para “pengusaha kekerasan.” Eskhalasi konflik di Mindanao dapat dilihat seberapa besar kepentingan Elit Mindanao dan kepentingan Elit Filipina memobilisi massa demi  memperjuangkan kepentingannya. Rakyat Mindanao Muslim di diskripsikan sebagai berikut : “

“Warga Islam Bangsamoro yang beragama sangat miskin; Sebagian besar tidak berpendidikan dan tidak punya pengetahuan karena kemiskinan.”

ž b.Dari masalah politik kepentingan ke masalah primordial

Konflik Mindanao dari perebutan kepentingan dan kekuasaan menjadi masalah primordial. Artinya, dari adanya marginalisasi secara politik-ekonomi, menjadi marginalisasi dalam wilayah sosial budaya, termasuk di dalamnya marginalisasi demografis, tanah, adat istiadat (Khususnya ketika Filipina dipimpin oleh Rezim Marcos),[5] menjadi persoalan primordial yang rumit. Yakni, saling berhadapan Etnis Moro yang notebene Islam dengan Etnis Filipina yang mendominasi Pemerintahan dengan mayoritas Nasrani (tahun 1970-an). Problem antar budaya menjadi pemicu konflik di Filpina, yang justru dikukuhkan oleh meluasnya stereotype, etnosentrisme dan tingginya prejudice. Orang Mindanao Muslim, membangun dirinya sebagai identitas kultural, dan atas pertimbangan historis dan sosiologis, menggunakan Moro sebagai alat pemersatu dengan membangun slogan populer Bangsa Moro Merdeka.

ž c.Dari masalah primordial ke Negara Merdeka

Dengan slogan dan nama baru itu, Bangsa Moro (yang diklaim sebagai “tanah leluhur”) berniat memisahkan diri dengan Filipina dengan membentuk Negara Mindanao Merdeka.[6] Bangsa Moro secara historis dideskripsikan sebagai berikut: “Banyak hal yang terjadi yang membuat rakyat kami menderita. Yang bermula dari bersatunya tanah air Moro dengan negara Filipina tanpa persetujuan rakyat. Akibat kebijakan kolonial, perekonomian Bangsamoro tetap rendah. Sementara, warga dari Luzon dan Visayas menduduki tanah kami,”. kata Dr. Abbas, Ketua Badan Pembangunan Bangsamoro.

Sedangkan Pemerintah Filipina menghendaki bahwa konflik tersebut dalam konteks konflik Mindanao sebagai bagian integral Filipinan, bukan dengan bangsa Moro.[7] Oleh sebab itu, Pemerintah Filipina mendefinisikan konflik Mindanao adalah masalah internal dan tidak dapat melibatkan pihak dari Luar. Tetapi bagi Bangsa Moro,  konflik Mindanao sebagai masalah dunia yang perlu campur tangan pihak keTiga.

ž d.Perdamaian yang Melahirkan Masalah Baru

Dengan dua kubu yang saling berhadapan, Muslim Mindanao di satu sisi dengan Pemerintah Filipina di sisi lain telah menetapkan perjanjian damai, yang dikenal dengan Tripoli Agreement. Solusinya adalah otonomi bukan federasi. Agaknya konflik Mindanao Muslim berkembang menjadi faksionalisasi konflik. Yakni, lahirnya 3 kelompok besar di Mindanao, seperti MNLF (Moro National Liberation Front),  MILF (Moro Islamic Liberation Front, lebih moderat), dan diindikasikan lahir kelompok Abu Sayyaf dan Jemaah Islamiyah yang ditengarai oleh AS sebagai teroris.

Sedangkan pada kubu Nasrani (yang sebelumnya tereduksi dalam aspirasi Pemerintah Filipina) kembali memperkuat barisan.  Pilihan otonomi bagi Moro oleh Kubu Nasrrani dianggap sebagai ancaman dan mencurigai sebagai satu kekuatan yang akan menjalankan politik balas dendam. Tripoli agreement juga tidak menghentikan kebijakan represif Pemerintah Filipina terhadap Mindanao, karena interpretasi dan kecurigaan yang tinggi di berbagai level, seperti dalam kancah senator di Konggres, di Partai Politik dan Militer.

ž e.Persatuan yang tak kunjung Bersatu

Apabila di lihat pascar kemerdekaan sampai sekarang (1946-2010), nasib bangsa Moro nasibnya tetap terbelakang. Bangsa Spanyol menyebut bangsa “Moor” adalah untuk sebutan orang yang buta huruf, bodoh dan misikin. Dalam perjuangan kemerdekaan Filipina, Muslim Moro bersatu padu untuk membentuk kekuatan Muslim, lahirlah MIM, Anshar-el-Islam, MNLF, MILF, lahir sempalan yaitu MNLF-Reformis,  dan BMIF.

Tetapi persatuan itu juga tidak bertahan lama ketika terjadi perpecahan bangsa Moro menjadi faksi-faksi yang lebih kecil. Pada hal pada masa pemerintahan Ferdinand Marcos kebijakan represif bagi bangsa Moro digunakan sebagai peredam. Sikap represif tersebut melahirkan Pembentukan Muslim Independent Movement (MIM) pada 1968 dan tahun 1971 lahir Moro Liberation Front (MLF). Yang terakhir inipun akhirnya terpecah juga, yaitu menjadi Moro National Liberation Front (MNLF), pimpinan Nurulhaj Misuari, yang berideologikan nasionalis-sekuler. Yang lain adalah, Moro Islamic Liberation Front (MILF), pimpinan Salamat Hashim, seorang ulama pejuang, yang murni berideologikan Islam dan bercita-cita mendirikan negara Islam di Filipina Selatan. Tugas pemerintah Filipina, untuk menjamin perdamaian di Mindanao, Pemerintah wajib merukunkan dan menyatukan kelompok masyarakat Mindanao yang bermusuhan dan tercerai berai.

3. Manajemen Komunikasi Lintas-Budaya

Dari apa yang diuraikan di atas, kiranya dapat dimengerti bahwa konflik Mindanao adalah persoalan yang pelik dan multidimensional. Bagaimana Manajemen Komunikasi Lintas-budaya memberikan solusinya?

Prinsip dasar manajemen komunikasi lintas-budaya adalah : Mengelola konflik melalui cara membangun kebijakan yang saling menguntungkan semua pihak, mengintensifkan dialog yang hangat dan menciptakan program bersama antara pihak-pihak yang berkonflik, dengan dukungan orang-orang atau pihak-pihak yang kredibel, aseptabel dan netral, yang mendapat penghormatan sama dari pihak-pihak yang berseteru.

1. Membangun kebijakan Kultur Kesejahteraan (Cultural Brotherhood Policy)

Mendapat hak dan keadilan yang sama.  Aspirasi kultur kesejahteraan yang berkeadilan perlu dipromosikan lewat berbagai media massa dan media tradisional yang ada, dan dilakukan message engeenering[8] agar mendapatkan dukungan masyarakat secara luas. Sosialisasi lewat media massa merupakan hal yang mutlak jika menghendaki perubahan yang diinginkan karena media massa mampu membina sense of nation serta mendekatkan satu sama lain yang berbeda secara kultur, agama, kelompok serta secara fisik mereka berjauhan. Apa yang menjadi penting bagi perdamaian di Mindanao adalah political will dari Pemerintah Filipina untuk membangun pesan cultural brotherhood policy ini. Karena media massa sangat bergantung dari isi yang ingin disampaikan dan efek yang diharapkan. Dengan demikian media massa adalah salah satu alat yang akan efektif untuk mengelola konflik di Mindanao. Hal ini karena  media massa, meskipun tidak seluruhnya dapat dicapai, namun media massa tetap merupakan pilihan membangun jembatan emas dalam mewacanakan perdamaian untuk menyudahi konflik yang berkepanjangan di Mindanao.[9]

2. Membangun Komunikasi yang Toleran (Communication in a High Tolerance)

Dari musuh menjadi saudara (from enemy to brotherhood). Dari nafsu berperang diubah menjadi kemauan membangun persaudaraan. Demikianlah perbedaan dapat dibicarakan dengan kepala dingin di meja-meja perundingan.  Selama ini perundingan gagal karena terjadinya politisisasi dalam proses negosiasi sehingga tidak diperoleh kepercayaan pada semua pihak.[10] Perbedaan tersebut dapat didamaikan melalui proses komunikasi yang intens dan penuh toleran. Komunikasi melalui berbagai saluran media massa juga mampu membantu menciptakan suasana membangun dan toleransi.  Dengan informasi yang positif, melalui seluruh saluran media massa dapat memperluas cakrawala serta membangun empathi masyarakat. Masyarakat akhirnya juga mampu memusatkan  perhatian pada hal-hal yang bersifat politik, yakni mengetahui tentang aspirasi masyarakat dan pada saat yang tepat bertindak sesuai dengan pendapat mereka.

Namun yang kongkrit dari cara ini adalah duduk di meja perundingan. Karena inilah jalan menuju perdamaian abadi. Stereotype dan etnosentrisme yang berkembang di masyarakat dapat diminimalisir lewat dialog dan informasi yang positif yang terus menerus. Tugas media membantu mensosialisasikan dan memperluas capaian dan hasil-hasil perundingan secara terbuka dan berkecukupan.

3. Menjalankan Program Pemulihan yang  Partisipatif  (Participation Recovery  Program)

Masyarakat yang secara positif menerima pengetahuan yang cukup, melalui media massa, terutama generasi mudanya, pengetahuan tentang masa depan Mindanao yang gemilang, Mindanao yang penuh damai dan sejahtera. Harapan akan masa depan yang lebih baik, jauh dari permusuhan, menghapuskan ingatan akan konflik berdarah, balas dendam dan kekerasan dimana-mana, perlu diwujudkan dalam program recovery yang partisipatif di seluruh Mindanao. Dalam program pemulihan tersebut, karena biasanya membutuhkan waktu yang lama dan ketekunan yang gigih, media massa akan membantu memperkuat sikap masyarakat yang goyah atau yang kehilangan harapan. Masyarakat menjadi tergugah untuk menjalankan missi kemanusiaannya, terutama dilakukan oleh para pemuka masyarakat yang dihormati.

4.  Penutup

Dari apa yang telah saya uraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa konflik di Mindanao Selatan merupakan konflik multidimensi, rumit dan membutuhkan perangkat politik, ekonomi, sosial, komunikasi dan budaya. Dalam hal ini, penggunaan senjata, militer dan kekerasan perlu dihindarkan untuk menjauhkan diri dari pertumpahan darah yang tidak berguna. Dengan melalui perundingan,  program kebersamaan, kebijakan yang berkeadilan, akan memberi peluang serta membuka pintu bagi Filipina untuk mewujudkan perdamaian.

Rekomendasi dari apa yang telah kami paparkan adalah perlunya dukungan media massa yang memberikan penguatan pada kerangka perdamaian tersebut serta memberi harapan baru untuk hidup yang lebih baik di masa depan. Generasi Muda sebagai penerusnya perlu diisi dengan jiwa besar untuk terbiasa hidup rukun dalam perbedaan. Sehingga, Pemerintah Filipina membutuhkan program yang bersifat partisipatif guna membangun generasi muda yang cinta damai dan berjiwa besar menerima perbedaan dalam kehidupan. Bagi Indonesia, pengenalan konsep Bhineka Tunggal Ika ke Filipina dan konsep Gotong Royong.

Demikian semoga tulisan ini bermanfaat.


[1] Prof. Dr. Andrik Purwasito, DEA, Lulusan Hubungan Internasional, FISIPOL, UGM (1981), Guru Besar Manejemen Komunikasi Lintas Budaya, Fisip UNS, Surakarta adalah Doktor lulusan Ecole des Hautes Etudes en Science Sociales (1992). Paper ini disampaikan dalam acara Seminar Internasional di Jurusan Hubungan Internasional, FISIP UNISRI, Surakarta, 24 Nopember 2010

[2]Filipina mempunyai tiga pulau besar yaitu Luzon, Visayas, dan Mindanao. Mindanao atau Maluku Besar adalah pulau terbesar kedua di Filipina dan salah satu dari tiga kelompok pulau utama bersama dengan Luzon dan Visayas. Mindanao, terletak di bagian selatan Filipina, adalah kawasan hunian bersejarah bagi mayoritas kaum Muslim atau suku Moro serta etnis lainnya seperti Marano dan Tausug. Peperangan untuk meraih kemerdekaan telah ditempuh oleh berbagai faksi Muslim selama lima abad melawan para penguasa. Pasukan Spanyol, Amerika, Jepang dan Filipina belum berhasil meredam tekad mereka yang ingin memisahkan diri dari Filipina yang mayoritas penduduknya beragama Katolik. Kini mayoritas populasi Mindanao beragama Katolik berkat pola kepemilikan tanah yang tidak adil dan banyaknya pendatang ke wilayah ini. Hal ini memicu kemarahan kaum Muslim Mindanao yang miskin dan tersisih seta gerakan separatis yang telah berjuang selama ratusan tahun (sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Mindanao)

[3]http://majalah-alkisah.com, terbitan tanggal Wednesday, 20 January 2010 14:02

[4]Salah satu masalah besar yang dihadapi Filipina adalah kondisi keamanan yang tidak menentu di wilayah Selatan negara itu akibat aktifitas bersenjata Front Pembebasan Islam Moro (MILF) yang menuntut pemisahan wilayah Selatan dari Filipina. Sampai saat ini, pemerintah Manila belum berhasil melepaskan diri dari krisis di wilayah yang berpenduduk mayoritas muslim ini. http://www.irib.ir/worldservice/melayu radio

[5]Dulu warga Islam Moro dan suku asli Lumad mengendalikan seluruh pulau ini. Namun jutaan umat Kristen kemudian di pindahkan ke sana, melalui program transmigrasi yang mencapai puncaknya pada masa kediktaktoran Ferdinand Marcos

[6]Sebab hanya ada sekitar 13 pulau saja  yang terdapat mayoritas Muslim dan sampai tahun 1980, ternyata hanya sekitar 4-5 propinsi saja yang mayoritas Muslim, yakni Basilan, Tawi-Tawi, Sulu, Maguindanao dan Lanao del Sur

[7]Pada 1972, bangsa Moro yang tergabung dalam Front Pembebasan Nasional Moro, memperjuangkan hak-hak tanah mereka dengan perlawanan yang terjadi pertumpahan darah selama lebih 30 tahun. Akibatnya ratusan ribu orang tewas dan yang lainnya kehilangan tempat tinggal. Baru pada 1992, sebuah kesepakatan damai ditandatangi untuk daerah otonomi warga Moro. Moro sebagai basis wilayah Islam Mindanao (ARMM) yang berpusat di kepulauan Sulu. Pembentukan wilayah itu bertujuan untuk pembangunan dan penentuan nasib sendiri warga Islam di sana. Tetapi apa yang diimpikan untuk menjadi wilayah Muslim hanyalah janji-janji kosong, demikian pernyataan para pemimpin Moro.

[8]Baca : Andrik Purwasito, Communication is power, power depend on message, message depend on packaging, Dalam 7 Basic Teori Message Studies, dalam http://facebook.com/purwasito, Surakarta, 2010

[9]Wilbur Schramm, “Peranan dan Bantuan Mass Media dalam Pembangunan Nasional,” dalam Eduard Depari dan Colin MacAndrew,  Peranan Komunikasi Massa dalam Pembangunan, Gadjahmada University Press, Yogyakarta,  1985, hal 47-53

[10]Pelajaran berharga dari Aceh yang bisa diadopsi untuk menyelesaikan konflik di Mindanao, sepanjang ada keinginan dari para pihak untuk berdamai. “Momen terbaik untuk bicara damai adalah ketika kedua pihak sudah lelah berperang. Tapi kalau nafsu untuk berperang masih tinggi, percuma kita bicara damai melalui meja perundingan,”  (Pendapat. Gubernur Irwandi Aceh) dalam m.serambinews.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s