By Foundation of Prof. Dr. Andrik Purwasito, DEA

Cultural Souverignity for National Integration

Kedaulatan Seni-Budaya Sebagai Energi Pemersatu Bangsa

By Prof. Dr. Andrik Purwasito, DEA

Masa depan seni dan budaya daerah di Indonesia bisa jadi diambang kehancuran, mengingat dari hari ke hari seni dan budaya daerah semakin jauh ditinggalkan dan dilupakan pendukungnya. Ini sikap pesimis hanya karena kekecewaan penulis terhadap pembiaran yang panjang dari Pemerintah terhadap seni-budaya bangsa. Hal ini disemangati oleh pikiran penulis bahwa seni-budaya adalah salah satu perekat penting yang membentuk integrasi bangsa. Apa alasannya?

Arahnya kabur

Melemahnya seni dan budaya daerah di Indonesia tidak saja disebabkan oleh faktor eksternal seperti meluasnya seni-budaya global tetapi justru lebih banyak disebabkan oleh faktor internal, seperti kebijakan nasional yang ambigu. Disatu pihak senibudaya daerah menjadi budaya lokal dalam waktu bersamaan senibudaya daerah mengharuskan dirinya menyeseuaikan diri untuk menjadi seni-budaya Indonesia.

Dengan kata lain, pemerintah agaknya berusaha agar seni-budaya daerah akan menjadi seni-budaya Indonesia. Ini juga didorong oleh tingkat persaingan  antar pelaku senibudaya yang bebas dalam panggung bernama Indonesia.

Hal ini berarti bahwa senibudaya dibiarkan mengalami proses Indonesianisasi yang alami, agar bisa menjadi seni yang meng-Indonesia. Namun, yang terjadi justru sebaliknya, karena terjadi persaingan bebas dan selanjutnya seni-budaya daerah justru lebih banyak diarahkan untuk penguatan dan dukungan untuk kekuasaan. Ini sangat eronis karena Pemerintah sebagai pilar utama pengemban tugas melestarikan dan mengembangkan seni-budaya daerah tak dianggap sebagai faktor strategis.

Dalam wacana politik Seni-budaya daerah diakui sebagai potensi bangsa, namun kenyataannya senibudaya bukan lagi menjadi soko guru kesenian Indonesia. Yang terjadi adalah dominanasi seni-budaya satu daerah terhadap seni-budaya daerah lain. Sementara itu, sulitnya resepsi antar etik dan antar budaya untuk bisa saling menerima terhadap senibudaya diluar daerahnya.

Pada akhirnya, definisi seni-budaya Indonesia kurang jelas, kabur dan akhirnya gagal membangun makna seni-budaya sebagai potensi bangsa. Upaya yang strategis terhadap pelestarian dan pengembangan seni-budaya oleh Pemerintah seharusnya bertumpuk pada komunitas lokal dan oleh masyarakat setempat. Tetapi tidak optimal dan mengecewakan sekali sehingga saya sebutkan bahwa secara agak dipaksakan seni-budaya dikemas dan dimobilisasi untuk mendukung konsep ke-Indonesiaan dan pariwisata. Akhirnya, orientasi uang juga sebagai penyumbang terbesar melencengnya arah pengembangan dan pelesatarian senibudaya ini.

Indonesianisasi versun Ideologisasi

Proses Indonesianisasi sebagaimana sejarah mencatat perkembangan hindunisasi dan islamisasi kurang berhasil justru disaat Indonesia sedang mendapatkan kebebasan dan kemerdekaan. Ini juga karena nafsu untuk mencari keuntungan material yang menggebu-gebu, bersamaan dengan membanjirnya hutang luar negeri, sehingga senibudaya akhirnya menjadi komoditas.

Ini pertanda tida adanya kepedulian untuk membangun ke-Iindonesiaan melalui seni-budaya. Maka tak heran kita melihat seni-budaya dikembangkan secara kaku, lesu, gagu dan ragu-ragu. Pada hal senibudaya adalah mnodal dasar pengembangan bangsa yang mampu membangun pilar-pilar pembangunan bangsa (national building) yang bebas dari sifat-sifat superiotas dan inferioritas.

Kondisi ini justru memperarah pemaknaan pluralisme jauh dari Pancasila. Ideologi yang harmonis dan jalan-tengah di tengah multikulturalisme bangsa. Seni-bnudaya harus diyakini sebagai bagian perekat bangsa yang tumbuh dan berkembang dalam integrasi bangsa Indonesia yang dibesarkan dengan perbedaan (bhineka tunggal ika).

Egalitarian

Lupakan Pemerintah, dan kita lihat perkembangan sebi-budaya secara alami, yang tumbuh karena kekuatan sendiri. Disitulah  dialog antara seni daerah satu dengan daerah lain berjalan tanpa komandan. Ia berkembang secara sukarela dan tampak secara perlahan-;lahan mampu membangun sebuah komunitas baru yang mengindonesia, bahkan mendunia. Ideologi globalisasi, semangat egalitarian dan saling hormat menghormati antar sesama warga dunia dan warga komunitas membangun kesepahaman yang menakjubkan.

Pengalaman menunjukkan bahwa jalinan dan jaringan seni budaya antara daerah berkembang secara serentak, meskipun sejak lama diabaikan oleh Pemerintah. Hal ini juga bisa dimakluni karena konsentrasi Pemerintah untuk stabilitas keamanan dan ekonomi, serta nation building dengan panggilan kekuasaan yang tak terhindarkan.

Pada saat paper ini ditulis (1998), saya melihat betapa menyentakkan dada ketika beberapa daerah berteriak ingin memisahkan diri dari keluarga besar Indonesia. Ini adalah sebagaian kecil dari potret kegagalan membangun pilar seni-budaya daerah sebagai bagian penting dari proses integrasi.

Saat ini (era reformasi), elemen-elemen budaya yang sangat renggang diperparah oleh legitimasi politik (terutama partai politik dan pemerintah) yang lemah menyebabkan bangunan di atasnya goyah. Suara keras dis-integrasi dipicu sadikit banyak merupakan sumbangan dari kegagalan Pemerintah Pusat membangun perekat bangsa melalui seni-budaya bangsa. Dengan kata lain, semangat dan kemauan untuk hidup bersama yang dihidupi oleh senibudaya, yakni perasasaan senasib dan sepenanggungan, perasaan sukarela untuk saling berbagi, serta adanya ikatan kesejarahan dan psiko-kultural sejak lama mulai dilupakan. Sekarang di tahun 2010, ideologi Pancasila sebagai pemersatu juga semakin jauh kita dengarkan dalam wacana pemikiran integrasi bangsa ini. Sungguh memprihatinkan.

Sumbangan globalisasi

Di era reformasi kita sangat merasakan bahwa semangat dis-integrasi bangsa justru disebabkan oleh proses globalisasi yang datang dengan cepat. Disadari atau tidak dalam masyarakat yang semakin profan dan mengglobal, pengaruhnya terhadap apresiasi seni-budaya daerah oleh masyarakat juga semakin goyah. Hal ini juga sejalan dengan mengendurnya respon masyarakat terhadap seni-budaya sendiri, dengan anggapan budaya asing lebih praktis dan unggul sedangkan senibudaya sendiri dianggapnya kuno dan tradisional. Munculnya jenis hiburan baru, seperti film, sinetron, VCD dan play station telah mengubah peta kehidupan seni-budaya, gaya hidup, menjadi lebih bervariatif dan makin jauh dari seni-budaya lokal.

Dengan ICT yang maju, sehingga terbukanya secara luas berbagai teknologi komunikasi,transportasi dan telematika, telah menelorkan gagasan yang sama sekali baru. Banyak meteri yang menguntungkan tetapi juga tidak kurang yang bersifat negatif.

Memang merepotkan jika kita tidak punya strategi dan konsep pengembangan dan pelestarian budaya. Seperti komersialisasi seni-budaya untuk bisnis dan pariwisata makin marak dan menjadi andalan. Globalisasi adalah pasar dan seni-budaya adalah komoditas yang bisa dan layak jual.

Keberhasilan Bali adalah contoh yang baik. Kemampuan Pemerintah dan religi masyarakat Bali yang kuat, adanya peluang dan kebebasan bagi kreativitas para seniman menjadi satu kekuatan. Sedangkan di Jawa seperti di Sala, seni wayang Orang misalnya, atau kethoprak di Yogya dan dibeberapa tempat seperti di Banyumas, fasilitasi Pemerintah tidak konsisten, diperparah oleh iklimnya yang tidak kondusif untuk hidupnya seni-budaya tersebut. Akhirnya, sekarat juga.

Dari uraian di atas, setidaknya dapat dilihat mengapa pada akhirnya, seni-budaya daerah menjadi terpencil dan terpisahkan dari kehidupan ke Indonesiaan. Tidak mengherankan keteransingan dan aleniasi budaya daerah ini juga penyumbang lahirnya pemikiran-pemikiran separatis dan dis-integratif dimasa era reformasi. Faktanya, seni-budaya daerah justru mengembalikan sentimen dan semangat primordialis bagi masyarakatnya. Sehingga memunculkan etnosentrisme yang mengarahkan masyarakat berpikir untuk dirinya dan daerahnya sendiri.

Inilah seni-budaya daerah dijadikan anak tiri oleh Bapak Ibu kandungnya sendiri. Keluarga besar Indonesia akan tercerai berai apabila anak-anak daerah ini tidak dikembalikan pada kedudukannya sebagai anak kandungnya.

Kehilangan budaya

Lupakan Pemerintah dan mandirilah masyarakat madani. Uusaha melestarikan dan mengembangkan seni-budaya Indonesia sebaiknya dilakukan dengan cara membebaskan diri dari kekuasaan. Tetapi kekuasaan harus bertanggung jawab terhadap seluruh fasilitasi pengembangan dan pelestarian.

Sebab sungguh tragis apababila masyarakat daerah kekuatannya bersumber dari seni-budayanya sendiri diingkarinya, dan mereka kehilangan kebanggaan menjadi manusia daerah. Di  Jawa Tengah, sebagai “orang jawa” dengan segenap kejawaannya kini lebih banyak lagi orang yang tidak bangga dengan kejawaannya, atau apa yang sering dilontarkan oleh orang-orang Jawa sendiri dengan ungkapan “wong Jawa wus ilang Jawane.”

Ini masa reformasi, modernisasi domestik dan perkembangan global  yang tak bisa ditolak. Akibat dari semua ini harus ditanggung sebagai konsekuensi logis dari keterpurukan demokrasi selama puluhan tahun. Kegoncangan dan masalah sosial yang ditandai dengan gejolak sosial yang mengerikan di era reformasi, disebabkan baik oleh adanya tuntutan baru dan harapan-harapan baru yang tidak segera terpenuhi khususnya menyangkut peranan dan status social maupun pembagian dan kesempatan kerja yang tidak tertampung serta hak-hak memperoleh pendidikan dan modal yang makin sulit.

Perkembangan dan akselerasi ekonomi yang cepat menambah pengangguran di perkotaan khususnya mengingat sedikitnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Tradisi dan kebiasaan masyarakat yang religius mengharuskan mereka menyeimbangkan antara kehidupan modernis yang industrialis dengan kehidupan tradisional yang spiritual.

Bangsa Anomali

Reformasi ditandai oleh anomali sistem kebangsaan. Betapa agak sulit mendifinisikan kembali sebagai bangsa bahkan sebagai orang daerah. Malahan bisa jadi menyulut berbagai persoalan sosial yang menyebabkan masyarakat agresif dan beringas. Tidaklah mudah meninggalkan kebiasaan yang lama tetapi tidak mudah pula menjalankan kebiasaan baru karena aktivitas modern yang penuh kompetisi, sementara semakin banyak anggota masyarakat yang tidak mempunyai peranan baik karena usia maupun karena kecakapan dan inilah chaos dan dis-organisasi.

Dengan hilangnya peranan dari beberapa segmen di dalam masyarakat maka jelas melahirkan resistensi sosial terhadap transformasi damai bahwa melahirkan dis-integrasi bangsa.

Energi SeniBudaya

Di sinilah diperlukan energi budaya, yakni energi yang akan mampu mengembalikan peranan warga dan menempatkan kembali posisi-posisi tradisi dan kebiasaan yang selama ini jangan sampai tereliminir oleh kekuasaan negara yang dominan, dengan memberi keleluasaan kepada warga untuk  mengembangkan belief system atau sistem kepercayaan masyarakat yang dianutnya antara satu daerah dengan daerah lain serta mendorong warga yang berbeda-beda etnis dan seni-budayanya mampu mengembangkan organisasi masyarakat mandiri tanpa kecurigaan.

Perencanaan sosial dan pembangunan haruslah dibangun bersama masyarakat dan mengurangi peranan atau campur tangan birokrasi dan militer sehingga memungkinkan masyarakat secara bebas tanpa tekanan dapat mengekspresikan dirinya dalam masyarakat warga yang penuh dinamika.

Energi budaya dapat dikembangkan lewat pembangunan sebuah Community sentiment atau perasaan solidaritas warga dari berbagai teritorial, karena ia berfungsi sebagai pengendalian sosial (social control) dalam kehidupan warga, baik dalam dimensi sosial, politik dan ekonomi. Kontrol sosial yang didasarkan atas motif-motif budaya seperti solidaritas berwarga sangat efektif karena warga terikat dalam satu ikatan adat-istiadat yang dianutnya.

Semangat mengembalikan peranan warga negara yang terlibat tidak lain adalah mengembalikan kedaulatan di tangan rakyat tanpa meninggalkan ruh masyarakatnya. Dengan kata lain, mengembalikan energi budaya sebagai fungsi kontrol rakyat terhadap kekuasaan. Ini adalah proses demokratisasi budaya yang sejak lama terabaikan karena titik-berat pembangunan nasional terfokus pada pembangunan ekonomi dan politik yang gagal mengemban tugas-tugas demokrasi. (Penulis adalah Kepala Pusat Pengkajian Politik dan Pemberdayaan Masyarakat dan Staf Pengajar Ilmu Komunikasi, FISIP-UNS, 1998).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s