By Foundation of Prof. Dr. Andrik Purwasito, DEA

Problematique of Indonesian Broadcasting Service

Buku Problematika Penyiaran Indonesia akan terbit pada tahun 2012. Andrik Purwasito adalah mantan anggota KPI Pusat periode Pertama (2003-2006).

Rapat KPI

Keadilan dan kesejahteraan adalah cita-cita hakiki manusia dalam kehidupan sosial. Dalam kehidupan sosial tersebut setiap individu berinteraksi satu dengan yang lain, berorganisasi, bersaing, bekerjasama, berperilaku berdasarkan pedoman dan kaidah-kaidah sosial yang disepakati secara sukarela oleh anggota masyarakat.  Pedoman dan kaidah sosial tersebut mengatur tentang apa yang harus dilakukan dan apa-apa yang tidak boleh dilakukan, juga mengukur apa yang baik untuk dilakukan dan apa yang dianggap buruk dilakukan oleh anggota masyarakat. Barangsiapa menjalankan seperti yang seharusnya dan melakukan perbuatan yang baik, akan mendapatkan penghormatan dan pujian. Sedangkan barangsiapa yang melanggar yaitu melakukan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan dan melakukan perubuatan buruk, individu, kelompok atau institusi akan mendapatkan, peringatan, sanksi dan hukuman yang biasanya dilakukan secara sosial dan budaya.

Pedoman dan kaidah yang dibuat oleh anggota masyarakat dari hari ke hari, dari generasi ke generasi, berupa nilai-nilai dan norma, secara dinamik diwariskan turun temurun, menjadi sebuah konvensi. Sehingga,  pedoman dan kaidah perilaku tersebut tidak tercatat tetapi didokumentasikan dalam pikiran dan mental masyarakat. Pedoman dan kaidah perilaku individu dan institusi, bersamaan dengan berkembangnya institusi sosial, pada akhirnya harus tertulis dan dibuat berdasarkan kepentingan dan kegiatan nyata.

Demikian pula, lahirnya Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran adalah sangat tepat dan memenuhi aspirasi serta kebutuhan masyarakat. Undang-undang sebagai salah satu norma yang memuat peraturan mengenai hal-hal penyiaran, seperti hak dan kewajiban lembaga penyiaran tidak lain ditujukan agar penyelenggaraan penyiaran selaras dengan aspirasi dinamik masyarakat, yakni siaran yang cerdas dan berkualitas. Prinsip utama undang-undang sebagai peraturan dalam penyiaran adalah adanya kepastian hukum, antara lain untuk menjamin adanya kemerdekaan menyatakan pendapat dan berekspresi, kebebasan memperoleh informasi,  kemanfaatan penyelenggaraan penyiaran bagi masyarakat luas, dll. Dengan adanya peraturan, kaidah dan pedoman tersebut diharapkan tujuan masyarakat tentang keadilan dan kesejahteraan yang dicapai lewat penyiaran sesuai dengan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

Sebagai peraturan, undang-undang penyiaran di dalamnya terdapat jaminan negara terhadap hak kebebasan seluas-luasnya kepada institusi penyiaran untuk menyelenggarakan program siaran-siarannya, yang secara rinci diatur dalam bab dan pasal-pasal serta ketentuan peraturan lainnya. Sebuah peraturan secara jelas mengatur apa-apa yang wajib harus ditaati oleh penyelenggara penyiaran dan apa-apa yang harus tidak dijalankan dengan konsekuensi logis adanya sanksi-sanksi jika terjadi pelanggaran.  Sebagai payung hukum, undang-undang penyiaran mengatur adanya peringatan, sanksi dan hukuman yang merupakan bagian tak terpisahkan dari eksistensi kebebasan itu sendiri.

Jadi, undang-undang penyiaran pada dasarnya adalah menjamin adanya kepastian hukum, mempertegas prinsip-prinsip tanggungjawab dan keadilan masyarakat serta menjujung tinggi perbedaan-perbedaan dalam masyarakat, tidak diskriminatif, bertujuan menyejahterakan dan memakmurkan orang banyak.

Dalam konteks ini, lahirnya undang-undang penyiaran tahun 32 tahun 2002 dan telah diundangkan pada tanggal 28 Desember 2002, tidak lain adalah upaya untuk mengatur tidak saja tentang isi dan materi siaran, seperti siaran yang bermutu bagi masyarakat, tetapi juga mengatur kepentingan, terutama yang bersifat politis dan ekonomi, baik bagi lembaga penyiaran maupun kepengtingan negara, seperti pengaturan perizinan, pemilikan dan penguasaan, permodalan, frekuensi  dan sistem jaringan, tekonologi dan hal-halyang berhubungan dengan pihak asing.

Wewenang untuk mengatur, mengawasi, memberi sanksi,  menetapkan standar program siaran, menyusun peraturan dan pedoman perilaku penyiaran, serta mengkoordinasi kerjasama antara Pemerintah, Lembaga Penyiaran dan Masyarakat, dibentuk suatu institusi yang disebut Komisi Penyiaran Indonesia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s