By Foundation of Prof. Dr. Andrik Purwasito, DEA

Introduction to Political Studies

Apakah Politik itu?

Karya ini merupakan Bab Pendahuluan dari Buku “Pengantar Studi Ilmu Politik” yang akan terbit 2011 ini. Untuk melanjutkan seluruh isi buku, silakan menuliskan pesan di bawah ini. Terima kasih.

1.    Apakah  Studi Politik

 Politik berasal dari bahasa Yunani untuk menyebut suatu kegiatan manusia dalam hubungannya dengan persoalan kerakyatan, yang secara bersama-sama rakyat melakukan proses kebijakan, untuk kebaikan bersama. Politik digunakan dalam ilmu pengetahuan untuk menyebut masalah-masalah yang berhubungan antara Rakyat dengan Negara atau pemerintahan. Sehingga politik adalah kegiatan manusia seputar kekuasaan dan kewenangan mengatur Negara melalui perangkat kebijakan publik.

Dengan definisi tersebut di atas, studi politik mengkonsentrasikan diri (focus of interest) pada studi tentang Negara, Pemerintahan, Rakyat dan hal-hal yang berhubungan dengan persoalan Politik, seperti filsafat politik, teori politik, ide-ide politik, kekuatan politik, politik luar negeri,  perbandingan sistem politik,  kebijakan publik, sejarah politik,  aliran-aliran politik, Hukum internasional, Hubungan Internasional, dll. Secara sederhana, studi politik mempelajari tentang hubungan antara Negara sebagai pihak yang mempunyai otoritas dengan Rakyat yang dikenai kekuasaan.

Aristoteles yang dikenal sebagai  “The Father of Political Science” (384–322 BC) menulis  buku  “Ethics” dan “Politics” sedangkan Plato (427–347 BC ) menulis tentang “Republic” dan “Laws” adalah pelopor pengkajian Negara dan Rakyat. Kata politik  selalu dikaitkan dengan  Negara, dalam hubungannya dengan persoalan pemerintahan dan persoalan kepuasan masyarakat atas kualitas kebijakan pemerintah selaku pengemban otoritas. Dengan buku yang ditulisnya, kedua filosof Yunani tersebut, telah memberi dasar yang kuat terhadap apa dan mengapa manusia melakukan kegiatan politik, juga berbicara tentang bagaimana caranya berpolitik yang berorientasi pada kesejahteraan umum, termasuk  bagaimana hambatan serta kerusakan politik diakibatkan oleh para aktor politik.

Para filosof sesudahnya, seperti  Saint Thomas Aquinas, Thomas Hobbes, John Locke, Karl Marx, Hegel, Nicolo Machiavelli, Bertrand Russel, sampai Jurgen Habermas, memfokuskan studi politik dengan cara mereka masing-masing. Namun, seluruh filosof pasti mempersoalkan tentang Negara dan Rakyat sebagai dua kubu kekuatan yang saling menguntungkan atau terkadang saling menjatuhkan. Baik hubungan politik secara domestik  maupun hubungan politik antara Negara dengan Negara dalam sistem global.

 

2.    Cara Pandang dan Pendekatan dalam Studi Politik

 

Dalam studi politik terdapat beberapa cara pandang, setidaknya saya ajukan dua cara pandang yang saling bertentangan. Cara pandang pertama adalah bersifat idealis yang memandang politik itu pada dasarnya dijalankan secara etis, santun, visioner dan demi kemajuan serta kesejahteraan masyarakat lahir dan batin. Studi membicarakan politik bertolak dari persoalan etika dan moral politik, yang mengedepankan apa yang seharusnya dilakukan sejalan dengan prinsip dasar moralitas nilai dan norma yang dijadikan kaidah kehidupan.

Cara pandang kedua bersifat realistis, yang menyatakan bahwa realitas politik adalah kancah perebutan kekuasaan yang menggunakan kekuatan dan daya upaya yang tidak segan-segan menggunakan cara-cara yang tidak lazim bahkan menyimpang. Studi politik demikian memandang bahwa manusia pada dasarnya “binatang politik” yakni manusia yang haus kekuasaan yang dicapai secara liar sekalipun, melepaskan dirinya dari akal pikiran sehat dengan melanggar norma, nilai dan etika-moral masyarakat.

Karena memang pada dasarnya manusia itu berperilaku buruk, demikian Machiavelli, bahkan seperti binatang, yang secara alamiah mempunyai kecenderungan-kecenderungan yang sesat, pengecut, tidak tahu diri, tidak punya rasa terimakasih atas kebaikan orang lain, bersifat plin-plan, pengecut dan egois. Pertimbangan utama manusia adalah didasarkan atas keuntungan pribadi, sehingga hal-hal yang tidak memberi kepuasan dan keuntungan maka manusia itu tidak akan mempedulikan. Nafsu serakah dan ingin menguasai pihak lain menjadi sangat alamiah ketika manusia membutuhkan kepentingan yang lebih besar yang tidak mereka miliki. Mereka akan merampas hak orang lain tanpa ragu-ragu dan tanpa dasar moralitas.

Pengalaman Machiavelli menunjukkan bahwa selama manusia diberi otoritas kekuasaan maka ia akan cenderung menyalahgunakan wewenang tersebut untuk kepentingan pribadinya. Antonio Gramsci menyimbolkan tindakan politik seseorang sebagai centaur (tokoh dewa, lihat gambar) dalam mitologi Yunani, yaitu makluk setengah binatang dan setengah manusia. Artinya bahwa dalam politik terdapat dua perspektif ganda, yaitu adanya kekuatan dan konsesus, adanya otoritas dan hegemoni serta adanya kekerasan dan kesopanan.

Dari dua cara pandang tersebut seiring dengan perkembangan pendekatan (political approach) yang digunakan dalam studi politik. Pendekatan dimaksudkan adalah penentuan unit analisis sebagai wilayah atau fokus kajian. Beberapa pendekatan yang lahir sebelum Perang Dunia ke II khususnya di Eropa meliputi pendekatan yang didasarkan atas studi konstitusi Negara sebagai negara hukum (legal approach) termasuk kajian yang bersifat institusional (organisasi kenegaraan). Pendekatan ini memfokuskan kajian dari aspek-aspek normatif, apa yang seharusnya dilakukan oleh Negara sesuai dengan kaidah-kaidah normatif dan ketentuan hukum lainnya yang berlaku.

Bahan kajian dalam perspektif pendekatan legal memfokuskan studinya terhadap undang-undang yang digunakan untuk mengatur negara. Antara lain, studi tersebut melihat wilayah dan kedaulatan secara yuridis formal, mengkaji kelembagaan atau institusi Negara melalui kacamata hukum. Akan tetapi di Eropa persoalan historis dan organisatoris menduduki posisi yang penting dalam setiap kajian, sehingga kajian aspek yuridis selalu melibatkan cabang lain, seperti sejarah, filsafat dan institusi.

Apabila fokus pendekatan legal terletak pada aspek yuridis formal, maka dalam studi kelembagaan politik (institusi negara) sebagai unit analisisnya seperti pilar-pilar utama Negara, seperti model trias politika Montesquie bahwa Negara terdiri atas lembaga Eksekutif, lembaga Legislatif dan lembaga Yudikatif, adalah bagaimana sistem politik yang dianutnya telah berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sebagaimana telah disebutkan di muka, ketika penulis belajar di Eropa (Prancis 1988-1992) pengaruh bidang lain seperti filsafat, sejarah, budaya, ekonomi, agama dan etika mempengaruhi cara pandang para ahli terhadap politik. Pembahasan para ahli memang memfokuskan bagaimana Negara seharusnya melakukan kegiatan untuk mengatur masyarakatnya agar mencapai kesejahteraan lahir dan batin, juga membicarakan para elit politik dalam menjalankan kebijakan Negara.

Di Amerika Serikat beberapa sarjana kurang puas terhadap pendekatan “gaya Eropa” tersebut, dan mengritik bahwa fokus utama kajian adalah peran Negara sedangkan peran Rakyat yang seharusnya juga penting sebagai subyek politik tetapi kurang mendapatkan perhatian, kalaupun dikaji masih kurang memuaskan. Pada hal dialog dan ketegangan, tarik menarik dan perebutan kekuasaan antara Negara dan Rakyat menjadi bagian vital dari politik.  Inilah yang memberi sumbangan terhadap definisi politik sebagai relasi state and people.

Ketidakpuasan tersebut melahirkan apa yang kemudian dikenal dengan Madzab Chicago (Chicago School) dengan tokohnya yang terkenal Harold D. Laswell, yang juga dikenal sebagai ahli ilmu komunikasi, dan tidak lupa menyebut Charles E. Merriam yang menyatakan bahwa politik pada dasarnya adalah power, yakni kekuasaan untuk memerintah, mengatur, mengendalikan dan memutuskan kebijakan untuk kepentingan Negara.

Setelah Perang Dunia ke II pendekatan studi politik berkembang lebih fokus pada perilaku aktor politik (sering disebut sebagai behavioral approach). Kaum behavioralis menolak normatifnya pendekatan legal dan institusional. Sehingga, fokus kajian politik sangat luas meliputi perilaku elit politik, organisasi massa, dan kelompok kepentingan, gerakan politik dan komunitas politik. Apabila pembaca ingin melakukan studi politik atas pendekatan tersebut orang sering menyebut sebagai studi yang lebih ilmiah atau disebut sainstifik (scientific approach) karena tidak saja bersifat deskriptif kualitatif terhadap aktor politik dengan segala perilaku dan latar belakangnya tetapi membutuhkan verifikasi yang atas kebenaran analisisnya. Pendekatan behavior tersebut sarat dengan metodologi dan teori-teori untuk memperkuat studi agar mampu menjawab persoalan yang diajukan secara lebih pasti. Verifikasi menggunakan standar pengukuran statistik dan matematika, oleh sebab itu jenis studi ini bersifat kuantitatif.

Oleh sebab itu, pendekatan sainstifik sangat rigid terhadap angka-angka yang dianggap lebih pasti kebenarannya dengan menghasilkan penyelesaian masalah yang lebih akurat (meskipun dalam setiap metodologi selalu terdapat kelemahan-kelemahan). Untuk mencapai tingkat akurasi hasil, kaum sainstifik menggunakan berbagai disiplin ilmu dan inter-disiplin untuk membuktikan secara ilmiah pandangan dan kesimpulan tersebut.

Dengan demikian studi politik lebih luas tidak saja terbatas fenomena psikologis (privat) tetapi juga pengaruh di luar diri aktor-aktor politik, yang melibatkan variabel lain seperti ekonomi, sosial, budaya dan hukum. Gabriel Almod, sebagai tokoh terkemuka dalam menggunakan pendekatan ini, disamping tokoh David Easton dengan analisis sistem politik, bahwa lingkungan sosial sebagai suatu sistem akan saling mempengaruhi dengan politik sebagai suatu sistem politik yang menjadi alat atau mesin politik melalui decision making process (proses pengambilan keputusan).

Pada tahun 1960an di Eropa muncul pendekatan yang bersifat kritis, terutama kaum New Left (Gerakan Neo Marxis) yang sangat kritis melihat situasi politik di berbagai belahan dunia dan menyatakan bahwa demokrasi tidak mampu menghapuskan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang diakibatkan oleh adanya sistem kapitalisme. Menurut mereka, yang telah dijadikan dasar teori Karl Marx, bahwa kapitalisme telah membangun kelas-kelas yaitu kelas yang menindas dan kelas yang ditindas. Proses penindasan tersebut semakin runcing dalam realitas perkembangan sosial ekonomi dan politik, sehingga golongan ini menyatakan bahwa studi tentang politik harus fokus pada kajian perjuangan kelas.

Gerakan newleft melanjutkan gagasan yang dirintis oleh Antonio Gramsci (Sardinia Italia 1891-1937) yang tertarik pada gerakan sosial yang melibatkan pemikiran kritis dengan cara memposisikan diri sebagai gerakan konter ideologis (counter ideology) terhadap ideologi dominan dari Negara kapitalistik yang menggunakan hegemoni[1] sebagai cara mempertahankan statusquo. Perkembangan pemikirannya semakin tajam ketika ia aktif dalam gerakan komunis internasional di Rusia dan Wina, yang dikenal sebagai peletak dasar western communism, suatu konsep komunis yang berbeda dengan apa yang terjadi di Rusia. Participatory research, yang populer di Indonesia dan dijadikan gerakan oleh Organisasi Non-Pemerintah adalah buah karya Gramsci, sebagai metoda penyadaran kritis (critial consciousness) masyarakat.[2] Kesadaran pentingnya masyarakat sipil, perlawananan terhadap hegemoni Negara, posisi dan manuver perjuangan bagi rakyat menjadi fokus perhatian gerakan Newleft.

Negara Kesejahteraan yang diimpikan oleh para Sarjana Eropa, di tahun sesudah perang memang mengalami suatu tonggak sejarah baru dari kehancuran Perang Dunia ke II. Itupun berkat AS dengan Economic Recovery Program yang disebut Marshall Plan. Eropa sesudah perang mengalami peningkatan kemakmuran yang luar biasa, sementara Uni Soviet yang menjadi model negara non-kapitalis (komunis) mulai mengalami kemunduran, bahkan di tahun 1990an telah mengalami kehancuran.

Di Jerman, meskipun hidup seorang fasis Hitler dan sebagai negara yang kalah perang ditandai dengan perkembangan ekonomi dan politik yang kurang menggembirakan, Jerman melahirkan pemikiran kritis (critical theory) dengan para tokoh yang tidak asing lagi seperti Theodor Adorno, Marx Horkheimer, Herbert Marcus, Jurgen Habermas dengan cara mengkritisi perkembangan kapitalisme yang semakin menggurita dan menghegemoni dunia. Masing-masing ilmuan dari madzab kritis tersebut mempunyai pandangan sendiri-sendiri bahkan terkadang bertentangan, tetapi pada umumnya mereka sepakat bahwa hegemoni adalah bentuk lain dari penindasan.

Di Amerika Latin, kata penindasan dan hegemoni dihaluskan oleh Andre Gunder Frank dengan menyebutnya sebagai era ketergantungan Negara-negara Miskin yang dianggap sebagai negara-negara jongos terhadap Negara-negara Maju (yang memposisikan diri sebagai Majikan). Hubungan ketergantungan Majikan-Jongos, atau Pusat dan Pinggiran, secara alami menciptakan hubungan patron-client, metropolitan-satellite. Berbeda dengan newleft yang menghancurkan masyarakat kapitalis sebagai solusinya, teori ketergantungan memandang solusi atas ketimpangan ini adalah melakukan gerakan revolusi sosial di seluruh dunia.

Dari uraian di atas, sangat wajar apabila di kemudian hari lahir pendekatan baru yang memfokuskan studi ilmu politik berdasarkan pada perhitungan rasional yang saling menguntungkan antara aktor politik dengan konstituennya. Aktor politik melakukan kontrak politik dengan rakyat agar dalam prakteknya, aktor politik tidak hanya berpidato tetapi melakukan deal-deal politik yang secara kongkrit rakyat akan memperoleh keuntungan yang nyata karena program telah disepakati bersama untuk dilaksanakan ketika aktor politik menjadi pejabat publik. Di sini terjadi semacam simbiose mutalistik yang dikenal kemudian sebagai rational choise approch. Variasi pendekatan, teori dan metodologi studi politik semakin berkembang sangat pesat, yang pada intinya adalah kajian praktek Negara dalam menerapkan nilai-nilai luhur politik seperti keadilan, hak-hak asasi manusia, etika dan moralitas, gender dan feminisme, demi kesejahteraan rakyat.

Pendekatan dalam ilmu politik lain yaitu pluralisme, yang menunjuk diterimanya gagasan tentang perbedaan dalam masyarakat namun mempunyai kemampuan untuk bekerjasama, penghormatan sesama secara wajar, menjamin toleransi dan bertetangga baik, serta kemampuan menghindarkan konflik karena adanya kesadaran menjaga kerukunan dan keseimbangan sosial. Di sini hak-hak individu terjamin dengan adanya penghormatan terhadap pihak-pihak yang berbeda. Pluralisme dapat dipahami melalui kalimat berikut “people are powerful because they control various resources.”[3]

Dalam sistem politik yang mengakui pluralisme berarti konsentrasi kekuasaan bukan pada kekuasaan Pusat yang dijalankan secara otoriter, tetapi dalam masyarakat yang pluralistik pemilikan kekuasaan dan pengambilan keputusan lebih terdistribusikan kepada pluralisme masyarakat. Dengan demikian, pluralisme dianggap mewakili masyarakat modern yang semakin besar menerima keberagaman, yang dianggap sebagai motor penggerak terjadinya kemajuan di berbagai bidang seperti solidaritas sosial masyarakat untuk menciptakan perdamaian, spirit persaudaraan global tanpa memandang ras, etnik, agama dan asal-usul, kerjasama yang semakin kuat dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta perkembangan ekonomi tingkat global.

Ciri-khas tersebut dalam realitas politis menjadi semacam paham yang sangat populer, yang memberikan tempat kepada masyarakat untuk secara berbas terlibat dalam pergaulan internasional, pergaulan antar budaya, dengan demikian partisipasi masyarakat makin besar dan tersebar luas, yang diikat oleh persamaan tujuan dan kepentingan demi membangun masyarakat yang lebih egaliter dan saling percaya mempercayai, saling hormat menghormati, di atas perbedaan yang sebelumnya sulit untuk dipertemukan. Pluralisme berkembang sangat baik pada multi-national cooperation, organisasi internasional, lembaga-lembaga ekonomi,  perhimpunan ilmu pengetahuan, perkumpulan pengembangan teknologi, asosiasi budaya dan seni, dll.

Pendekatan pluralisme tersebut dipercayai menghasilkan analisis terhadap individu dalam partisipasinya dalam proses politik, seperti melihat lebih tersebar luasnya partisipasi rakyat  dan partisipasi yang lebih luas tersebut menghasilkan komitmen yang tinggi dari anggota masyarakat, dan oleh karena itu hasil yang dicapai akan lebih baik. Contoh kelompok-kelompok dan situasi-situasi di mana pluralisme adalah penting ialah: perusahaan, badan-badan politik dan ekonomi, perhimpunan ilmiah.

Wilayah pendekatan pluralisme dalam studi politik berada pada kerangka Pemerintahan dan Non-pemerintahan, secara klasik persoalannya berkisar seputar bagaimana kekuasaan dan pengaruh kekuasaan terdistribusikan dalam proses politik, di tengah kepentingan publik dan individu yang makin tinggi, yang melahirkan berbagai kompetisi dan bahkan konflik antar komponen masyarakat. Oleh sebab itu, dibutuhkan kebijakan yang dapat bersifat egaliter atau berkeadilan, terutama dalam distribusi sumber-sumber ekonomi kepada masyarakat. Dalam melihat kewajaran terjadinya ketidakseimbangan dalam masyarakat, perlu disusun suatu konsep yang menjaga keseimbangan agar sejauhmungkin dapat dihindarkan dari konflik-konflik yang destruktif.

Kesadaran akan keberagaman dan berbagai sumber-sumber kekuasaan yang berbeda, yang mana kekuatan individu menguasai sumber-sumber yang berbeda tersebut, yang dapat digunakan oleh para politisi untuk membangun kekuataanya karena mereka menguasai aset dan sumber kekuatan masyarakat. Robert Dahl pemikir utama pluralisme menganggap bahwa kekuasan terletak pada relasi-relasi nyata diantara pihak-pihak yang berkomunikasi. Malcolm X seorang tokoh hitam yang miskin mampu menjadi orang yang powerfull karena ia menguasai resource untuk diolah menjadi actual power melalui forceful personality, organizational skills, legitimacy dan faktor-faktor lain yang mendukung yaitu sebagai akibat iklim politik dan kebijakan politik Amerika sendiri yang menguntungkannya membangun power.

Demikian pendekatan pluralisme yang lebih dekat dengan pendekatan behavioralisme, keduanya bisa saling melengkapi untuk melihat realitas politik melalui studi aktor-aktor politiknya.

 

3. Fokus Studi Politik

Di atas telah disinggung mengenai apa itu studi politik, termasuk ruang lingkup dan focus of interest nya, di sini digarisbawahi kembali bahwa studi politik yaitu mempersoalkan masalah atau seluk beluk Rakyat, Negara,  dan Kekuasaan. Dengan demikian, studi politik mengkaji setiap tindakan dan perilaku Negara dan hubunganya dengan  Rakyat dalam totalitas sistem Kekuasaan.

Berbicara tentang Negara berarti membicarakan penduduk, dalam bahasa politik disebut rakyat. Berbicara tentang Kerakyatan berarti dalam kaitannya dengan Pemerintah sebagai pemegang mandat kekuasaan. Rakyat baik secara sendiri maupun tergabung dalam kelompok kepentingan, seperti dalam partai politik, organisasi massa, atau mewakili golongan, melakukan dukungan dan tuntutan terhadap Pemerintah sebagai pemangku kedaulatan.

Berbicara tentang Pemerintah yang sah berarti belajar tentang bagaimana penyelenggaraan kepemerintahan dilakukan oleh para Pejabat Negara, baik melihat efektivitas institusi atau lembaga Negara yang menjalankan otoritas Kekuasan, maupun melihat bagaimana kebijakan publik yang dibuat Pemerintah mampu memuaskan rakyat yang ditandai dengan meningkatnya tingkat kepercayaan rakyat terhadap Pemerintah atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Berbicara tentang Rakyat dan Pemerintah, akhirnya berbicara tentang Wilayah sebagai sumber atau aset Negara. Dalam hal ini, studi politik juga memperlajari tentang politik lokal atau Otonomi Daerah sebagai basis analisis. Politik lokal sangat penting dalam era otonomi daerah karena setiap daerah mempunyai latar belakang sejarah yang berbeda dengan daerah lain, setiap daerah juga memiliki latar sosial-budaya yang khas. Selain itu, kajian kewilayahan tersebut menyangkut pula hubungan pemerintah Daerah dan pemerintah Pusat, persoalan distribusi kekuasaan dan kekayaan, pengembangan wilayah dan penguatan wilayah dalam kapasitasnya sebagai beteng pertahanan menghadapi Negara Tetangga.

 

4.    Metodologi

Metodologi pengkajian studi politik mempunyai kesetaraan dengan metodologi riset ilmu-ilmu social lainnya, termasuk pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis persoalan politik.  Berbicara metodologi ilmu politik, berarti juga membicarakan jenis penelitian sosial lain, yang sama juga digunakan untuk mengkaji ilmu politik yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif.  Data yang digunakan dalam studi politik, sama seperti dalam studi ilmu-ilmu sosial, yaitu  Data Primer (corpus primordial), yang mengambil dokumen asli atau rekaman resmi, seperti  pidato, surat menyurat, juga Data Sekunder berupa referensi, artikel dalam jurnal, riset survey, analisis statistik, studi kasus dan analisis model, dll

Beberapa buku yang telah terbit sebagai karya ilmu politik, berkaitan erat dengan masalah-masalah mekanisme Negara dalam menjalankan kekuasaan, seperti alokasi  dan distribusi kekuasaan, proses pengambilan keputusan,  penegakkan hukum dalam menjaga keadilan dan stabilitas keamanan Negara, kebijakan publik dan perilaku aktor politik dalam menjalankan kekuasaan. Dalam beberapa hal, studi politik dibedakan studi tentang ekonomi, sebagaimana The American Political Science Association (1903) yang berusaha  menjelaskan perbedaan antara  politik dalam hubungannya dengan ekonomi dengan politik dalam hubungannya dengan fenomena sosial lainnya. Dengan kata lain, studi politik menyangkut persoalan kehidupan yang luas, namun secara sederhana prinsip dasar studi politik adalah segala hal yang berhubungan dengan masalah keNegaraan.

Studi politik yang dimaksudkan dalam buku ini lebih mengutamakan pendekatan multi-disiplin dan inter-disiplin yang mengkaji tidak saja masalah institusi dan legal, tetapi juga kajian kerakyatan antara lain meliputi kajian representasi rakyat melalui institusi seperti legislatif dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, representasi rakyat di lembaga negara independen (mandiri), seperti KPK, KPU, KPI, KIP, KY, MK, melalui kajian peran rakyat dalam partisipasi politik melalui pengambilan keputusan yang bersifat obyektif, adil dan berorientasi kepada kedaulatan rakyat, yakni mengkaji seberapa besar kepuasan publik terhadap penyelenggaraan kepemerintahan oleh penyelenggara Negara. Termasuk di dalamnya bagaimana rakyat memainkan peran kontrol dan pengawasan terhadap jalannya kepemerintahan.

Sedangkan unit analisis studi penyelenggaraan negara antara lain mengkaji tentang efektivitas institusi dan lembaga Negara dalam menjalankan kebijakan Negara, sistem politik yang dikembangkan oleh penyelenggara negara, seperti persoalan korupsi, monopoli, moneter, fiskal, pajak, pasar dan media massa.

Semangat pengkajian kepenyelenggaraan Negara adalah melihat sejauhmana keberpihakan kebijakan terhadap kepentingan rakyat yang dituangkan dalam kebijakan publik sebagai hasil dari pelaksanaan kepemerintahan oleh elit politik atau kelompok koalisi yang mendukung kekuasaan. Studi ini juga mengkaji sejauhmana aktor atau elit politik dalam menjalankan tugasnya sebagai Penguasa dengan Kekuasaan yang diberikan di pundaknya. Termasuk di dalamya kajian penyelenggaraan Negara dalam penegakan hukum, pengambilan keputusan, keterbukaan dan akses informasi, pengaturan media massa, transparansi terhadap penggunaan anggaran belanja, pajak, retribusi dan pungutan. Semua unsur kajian tersebut akhirnya menuju pada persoalan implementasi good governance, baik di Pemerintah Pusat maupun di Pemerintah Daerah.

Penjelasan tersebut di atas dapat dimengerti bahwa buku ini memang menawarkan pendekatan yang mengarah kepada pendekatan yang bersifat multi-disiplin atau the new institutionalism, tetapi sebagai pengantar belum bersifat pragmatis, tetapi bersifat teoritis belaka. Bahwa rakyat sebagai penentu atau standar keberhasilan bekerjanya lembaga-lembaga politik, di dalam buku ini hanya dipaparkan bagaimana rakyat memainkan peranannya dalam berbagai lembaga dan sistem kekuasaan. Kontrol rakyat atas perilaku aktor politik dicerminkan dengan lahirnya lembaga representatif masyarakat, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau kekuasaan representatif rakyat di luar lembaga legislatif yaitu lembaga negara independen.

Untuk studi politik Negara, pendekatan new institutionalism membutuhkan berbagai disiplin ilmu lain, seperti antropologi, sosiologi, linguistik, komunikasi, sambil tetap mengedepankan mengkaji aspek-aspek legal, efektivitas institusi dan implementasi dan penegakkan hukum khususnya dalam mengkaji masalah penyelewengan pejabat publik seperti korupsi, juga penyimpangan perilaku warga seperti terorisme, gerakan makar, atau dalam persoalan sosial dalam perspektif kebijakan publik seperti politik pendidikan nasional,  perimbangan ekonomi antgara Pusat dan Daerah, dll.  Oleh karena multi-disiplin, studi politik juga melibatkan unsur kultur dan kehidupan sosial-ekonomi sebagai latar budaya yang mempengaruhi tradisi politik dan sifat politik dari aktor-aktor politik.

 

5.    Unit Analisis Good Governance

Dalam buku ini hanya memaparkan pengantar terhadap studi politik, yaitu Rakyat pada bagian I, tentang Negara pada bagian II dan Ketiga tentang Good Governance. Pada intinya seluruh penjelasan metodologi di atas adalah bertujuan untuk mengukur efektivitas Negara dalam menyejahterakan rakyat melalui sistem politik yang disepakati bersama sebagai platform nasional, sampai tercapainya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Problematika politik yang dapat diamati kami uraikan di bawah melalui beberapa indikator untuk mengukur kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (good governance), sebagai berikut:.

a.     Relasi State Government and People

  • Bagaimana respon rakyat atas Kebijakan Pemerintah dan respon Pemerintah terhadap tuntutan rakyat
  • Bagaimana sikap kepemimpinan Presiden sampai Kepala Daerah berhadapan dengan pendidikan bangsa, pembangunan ekonomi dan politik serta hubungan dengan intelektual
  • Otonomi Wilayah : kepuasan publik atas realisasi otonomi, pajak dan retribusi

b.    Efektivitas Lembaga Legislatif :

  • Bagaimana representasi rakyat (berdasar gender, agama, suku, golongan) dalam lembaga legislatif, perwakilan daerah
  • Bagaimana kualitas SDM anggota legislatif dan rekruitment melalui pemilihan umum
  • Aspirasi Rakyat:  bagaimana DPR memenuhi aspirasi rakyat

c.     Transparansi dan Akuntabilitas Excecutive, Birocracy dan Public Services :

  • Pembuatan Kebijakan Birokrasi Pemerintah
  • Kepuasan publik terhadap Pelayanan Birokrasi.
  • Pelaksanaan Kebijakan dan Pertanggungjawaban Keuangan

d.    Efikasitas Yudikatif dalam Law Enforcement

  • Pelaksanaan Pengadilan seperti Pemberantasan Korupsi
  • Integritas profesi para Penegak Hukum.
  • Efektivitas Komisi-komisi Negara Penegakkan Hukum.

e.     Pemberdayaan Public Sector:

  • Respon Swasta terhadap Kebijakan Pemerintah.
  • Pemberdayaan Civil Society
  • Partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan

 

6.    Definisi Politik dari Sudut Pandang Realitas

 

Berdasarkan pengalaman dan pengamatan penulis buku ini dalam praktek politik baik di dalam negeri maupun di luar negeri, sebagai realitas nyata (obyektif) dalam kehidupan politik. Setiap orang bisa menjadi saksi sejarah dan realitas politik baik melihat dan mendengar secara langsung atau tidak langsung, juga mampu merasakan apa yang sesungguhnya terjadi. Meskipun realitas obyektif tersebut dapat tersistorsi ketika tidak diterima secara langsung, yaitu melalui realitas media massa seperti televisi, radio dan koran, setidaknya kita semua menjadi “saksi” hidup. Penulis menyimpulkan setidak “Tujuh Realitas Politik,” yang dapat digunakan untuk menjelaskan politik sebagai struggle for power sebagai berikut:

 

Realitas Pertama:

Politik adalah Kepentingan

Bahwa dalam berpolitik para pelaku menyadari tidak ada kawan atau lawan yang abadi, kecuali hanya kepentingan yang menentukan. Berpolitik tidak pernah sendirian, pelaku harus mencari teman yang dapat menguntungkan dirinya, apakah untuk mencari kekuasaan, merebut kekuasaan atau untuk mempertahankan kekuasaan serta menggulingkan kekuasaan. Pelaku politik harus cermat menciptakan musuh sebagai kompetitor berdasarkan kepentingan, ruang dan waktu, dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang merugikan. Menentukan lawan yang benar justru memberi kontribusi keuntungan yang tinggi karena mendapatkan dukungan dari berbagai komponen dalam masyarakat, media massa dan simpati koalisi bahkan musuh itu sendiri.

Realitas Kedua:

Politik adalah Kekuasaan

Bahwa aktor politik sebagai pemegang mandat kekuasaan mempunyai otoritas untuk mengendalikan orang lain, memerintah dan mengatur dengan dibatasi oleh undang-undang, juga diberi kemampuan untuk melakukan tindakan atas nama rakyat untuk kepentingan orang banyak.  Oleh karena politik adalah mandat kekuasaan, tetapi kekuasaanya dibatasi, sementara aktor politik berkehendak lebih dari yang dibatasi oleh undang-undang. Maka rakyat juga sebagai aktor  kekuasaan di luar Negara. Sedangkan kekuasaan Negara cenderung berperilaku di luar kuasa yang diberikan oleh rakyat. Oleh sebab itu, kekuasaan cenderung sebagai relasi antara kekuasaan Negara dan kekuasaan Sipil. Dalam posisi seperti itu, kekuasaan Negara tidak mampu memberi jaminan bahwa pemerintahan dijalankan secara baik (good governance). Namun mereka sangat kampiun untuk memberikan janji-janji kepada rakyat yang memberinya kekuasaan. Dalam hal ini, yang penting standar politik yang sukses adalah kepuasan publik dan citra positif yang diterima oleh publik

Realitas Ketiga:

Politik adalah Norma Hukum

Dalam menjalankan Politik supremasi hukum sebagai kaidah berperilaku menjadi bagian penting dalam sistem penyelenggaran Negara. Pendekatan hukum telah lama digunakan di Eropa dalam studi politik. Dalam keadaan Negara berjalan normal, idealnya hukum untuk melindungi kepentingan rakyat, tetapi dalam realitasnya hukum digunakan sebagai alat politik untuk mencari, merebut dan mempertahankan kekuasaan. Hukum sebagai pedoman dalam berNegara realitasnya sering berada di bawah kekuatan politik yang mempunyai otoritas menggunakan hukum secara benar, tetapi kebenaran bagi penguasa dan kroni-kroni penguasa, sebaliknya hukum sebagai alat politik digunakan untuk menyingkirkan, mengasingkan, bahkan mengorbankan secara sadar atau memenjarakan lawan-lawan politik demi kekuasaan dan kepentingan.

Realitas Keempat:

Politik adalah Relasi State dan People

Selama kurun waktu perjalanan kekuasaan, politik berisi serial pertarungan antara kekuasaan dengan yang dikuasai untuk memperebutkan tempat yang menguntungkan dalam kekuasaan. Realitasnya tidak semua Rakyat dapat menerima kepuasaan tindakan kekuasaan dan sering terjadinya kekecewaan ditandai dengan bentuk protes, kritik dan demonstrasi. Rakyat merasa dihisap oleh kekuasaan dengan cara menarik pajak yang tinggi tetapi tidak menikmati hasil pajak untuk membahagiakan dan menyejahterakan pemberi pajak. Kekuasaan merasa bahwa telah berbuat baik sesuai dengan amanah undang-undang dan menuduh rakyat tidak pernah puas atas tindak politik penguasa. Dalam pada itu, untuk melindungi citra kekuasaan yang berpihak pada Rakyat, penguasa selalu menggunakan wacana normatif “tidak pernah bisa memuaskan semua pihak.”

 

Realitas Kelima:

Politik Tidak Gratis

Politik adalah perjuangan individu, bersama kelompok atau penggabungan dengan berbagai kelompok kepetingan untuk mencapai kekuasaan. Politik sebagai medan perjuangan mendapatkan kekuasaan dengan keuntungan yang melimpah, maka kekuasaan itu tidak bisa diperoleh secara gratis dan diberikan secara sukarela kecuali harus direbut dan dipertahankan setiap detiknya. Politik membutuhkan cost (biaya) atau modal yang tinggi seperti ketika seseorang melakukan usaha dalam bisnis. Buku ini menegaskan bahwa pada dasarnya kekuasaan adalah alat untuk mendapatkan profit oleh karenanya tidak ada yang gratis. Dalam kondisi seperti itu, setiap aktor politik berpikir dengan segala cara untuk memperoleh modal sebelum menyatakan diri untuk terjun dalam dunia politik. Politik adalah bisnis kekuasaan yang dilakukan dengan mendayagunakan seluruh tenaga, pikiran, waktu dan biaya bahkan dalam banyak kasus mereka menghalalkan segala cara (teori Niccolo Machiavelli), agar kekuasaan dapat diraihnya. Dalam realitas obyektif, kegiatan dan cara-cara politik yang digunakan oleh para aktor di Indonesia misalnya, melibatkan seluruh kekuatan dan jaringan, baik sekutu dengan pemilikan harta benda, bahkan menggunakan wanita, pengaruh, ancaman, fitnah dan akal licik lainnya. Dalam perspektif seperti diuraikan inilah mengapa orang awam sering menyebut  politik dianggap sebagai dunia yang kotor.

Realitas Keenam:

Politik menciptakan Dominasi dan Hegemoni

Dalam observasi terhadap perjalanan politik secara global, kita banyak mendengar bahwa aktor politik yang diberi amanah menjadi Penguasa Rakyat tidak sedikit dari mereka yang melakukan politik sebagai alat dominasi dan hegemoni. Setiap Penguasa atas nama Rakyat meminjam kekuasaan Rakyat untuk memenuhi ambisi pribadi dan kelompoknya, dengan cara menutup akses politik bagi siapapun yang akan merusak citra dan menjatuhkan dirinya dari kekuasaan. Penguasa bersifat defensif  untuk mempertahankan kekuasaan dan memberikan saja akses kemakmuran kepada mereka yang tidak memberikan dukungan politik. Seorang Bupati tidak membangun jalan dan infrastruktur di suatu wilayah tertentu hanya karena Rakyat di daerah terserbut tidak memberikan dukungan pada waktu pencalonannya sebagai Bupati tersebut. Dengan contoh kecil itu, penguasa cenderung menggunakan kekerasan (baik simbolik maupun fisik) melalui alat-alat kekuasan lain seperti polisi, tentara, hakim dan jaksa, bahkan preman swasta, anthek-anthek dan para penjilat,  untuk menakut-nakuti rakyat agar tidak mengkritik lewat media, agar mulutnya tidak protes melalui demonstrasi, agar pikirannya tidak melawan melalui gerakan makar, agar Rakyat tunduk dan patuh atas segala hal yang diperbuatnya termasuk Penguasa itu melakukan tindak korupsi.

Realitas Ketujuh:

Politik tidak pernah Independen

Politik pada dasarnya adalah perjuangan untuk mengejar kekuasaan. Dalam realitas mendapatkan kekuasaan, politik selalu bekerjasama dengan pihak lain, seperti rakyat, pengusaha, pusat-pusat kekuatan politik. Oleh karena politik tidak pernah independen makan dalam realitasnya politik itu adalah kekuasaan yang bergantung pada pihak lain.

Realitas politik menunjukkan bahwa aktor politik yang berkuasa mendapatkan dukungan dan perlindungan dari kekuasan lain yang lebih tinggi. Seperti kekuasaan yang menguasai sumber-sumber pembiayaan, kekuasan yang menguasai senjata, dan oleh karena itu, realitasnya para penguasa bersekutu dengan pengusaha, pemodal dan bahkan para penjual senjata yang nantinya digunakan untuk menundukkan rakyatnya.

Oleh karena itu, tidak pernah ada jaminan konkrit dari penguasa untuk menyejahterakan rakyat, apalagi menggatungkan kepercayaan kepada para politikus dan penguasa. Ketergantungan Penguasa dari Penguasa yang lebih tinggi dan kuat membuat aktor politik menjadi makluk pengerat, bahkan paling serakah karena terdorong kewajiban membayar upeti terhadap kekuasaan yang lebih tinggi.  Sementara itu, penguasa tersebut harus dikenal secara positif  lewat iklan-iklan dan media massa. Oleh karena itu, politik sebagai usaha mencari, merebut dan mempertahankan kekuasaan, membuat setiap aktor politik berpikir bahwa sesungguhnya politik mengajarkan tidak pernah percaya kepada siapapun.



[1]Hegemoni bagi gramsci adalah suatu kelas dan anggotanya menjalankan kekuasaan terhadap kelas-kelas di bawahnya dengan cara kekerasan dan persuasi.  Hegemoni bukanlah dominasi menggunakan kekuasaan tetapi hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan dan ideologis.

[2]Roger Simon, Gagasan-Gagasan Politik Gramsci, terj. dari naskah asli “Gramsci’s Political Thought,”  cetakan III, Pustaka Pelajar, Y ogyakarta, 2002, p. xvi

One response

  1. pencerahan sekali…makash

    05/02/2014 at 04:48

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s